NEWS
-
Denda Pajak Bisa Dipangkas hingga 100%, Ini Tenggat dan Syarat yang Wajib Dipenuhi
Wajib pajak berpeluang menghapus sanksi administrasi hingga 100% jika melunasi tunggakan atau memenuhi kewajiban pelaporan sesuai tenggat yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, besaran pengurangan tidak berlaku seragam. Untuk sanksi tertentu, keringanan menyusut menjadi 50% hingga 25% seiring mundurnya waktu pelunasan atau pelaporan. Ketentuan ini mencakup sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan Surat […]
-
Peserta Tax Amnesty II Masih Bisa Lolos dari Sanksi
Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal Tax Amnesty Jilid II yang memiliki harta belum atau kurang diungkapkan masih bisa mendapat pengurangan sanksi administrasi pajak. Ini diberikan lewat Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Berdasarkan Buku Panduan Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, […]
-
Dirjen Pajak Sebut Program Pengurangan Sanksi Bisa Ringankan Beban WP
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan program pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) digulirkan guna meringankan beban wajib pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak atau kekhilafan. Sejalan dengan itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mendorong seluruh wajib pajak mengikuti program tersebut. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan PSA sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK 71/2026 dan Keputusan Dirjen […]
-
DJP: Makin Cepat Bayar Utang Pajak, Makin Besar Sanksi Dikurangi
Makin cepat wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) dan membayar pokok utang pajak, makin jumbo pula pengurangan sanksi administratif yang dapat diberikan Ditjen Pajak (DJP). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100% sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak […]
-
Pajak Daerah Tumbuh Lebih Cepat dari Ekonomi, Mungkinkah?
Penerimaan pajak daerah ternyata berpotensi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kajian Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA bertajuk Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah mengestimasi tax buoyancy nasional sebesar 1,137, yang menunjukkan respons penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam jangka panjang. Tax buoyancy memberikan informasi mengenai seberapa besar peningkatan […]
WA only