Mindblown: a blog about philosophy.
-
Memahami Status Suspend dalam Administrasi Perpajakan Indonesia
Pelanggaran perpajakan dalam hal penerbitan faktur pajak menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan pemerintah. Pelanggaran ini tergolong serius, dan mendominasi kasus tindak perpajakan di Indonesia pada 2020 lalu. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2020, jumlah kasus faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tercatat mencapai 44 kasus. Jumlahnya melebihi pelanggaran pelaporan surat pemberitahuan (SPT). […]
-
Hari Ini Kesempatan Terakhir Tax Amnesty Jilid II
Hari ini, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II berakhir. Silakan para wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan ini. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berharap dapat memperoleh penerimaan negara dari program tax amnesty secara maksimal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor yakin penerimaan pajak dari tax amnesty bisa maksimal karena […]
-
BKPM Beberkan Dugaan Mengapa Skema Insentif Pajak Tak Laku di Investasi EBT
Pemerintah Indonesia telah memberikan beberapa skema insentif yang bisa dipilih mulai dari tax holiday, tax allowance dan super tax deduction, namun demikian skema insentif tersebut dinilai belum efektif dalam meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT). Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ikhwan menilai, mungkin saja insentif yang diharapkan ada kaitannya dengan […]
-
Pelaporan Diskon PPnBM Kendaraan Bermotor Tak Sesuai Ketentuan, Kemenkeu Janji Menindaklanjuti
Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan pelaporan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (PPnBm DTP) tak sesuai ketentuan. Kementerian Keuangan (Kementerian) klaim akan menindaklanjuti laporan tersebut. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal mengatakan bahwa tidak ingat secara rinci detail temuan. “Cuma pastinya setiap temuan BPK akan di-follow up sesuai rekomendasi,” […]
-
Penjualan Lintas Negara di E-commerce Harus Diatur
Cross-border selling atau penjualan lintas negara melalui platform e-dagang sebaiknya diatur oleh pemerintah guna memberikan ruang kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI) Nining Indroyono Soesilo. “Selain membuat UMKM kesulitan bersaing, praktik cross-border di e-dagang juga tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemerintah tidak mendapatkan keuntungan karena negara […]
Got any book recommendations?
WA only