Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemprov Banten Bakal Larang Penunggak Pajak Beli BBM di Pertamina
Pemprov Banten berencana melarang penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk membeli BBM di SPBU Pertamina. Kepala Bapenda Banten Deni Hermawan mengatakan larangan membeli BBM bagi penunggak PKB berpotensi meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Namun, ia juga mengakui adanya potensi penolakan terhadap kebijakan ini. “Ada sisi positifnya, kita harus pertimbangan faktor resistensinya,” katanya, dikutip pada […]
-
Pengumuman! Implementasi NIK Jadi NPWP Resmi Diundur Jadi 1 Juli 2024
Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit bagi wajib pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah diundur menjadi 1 Juli 2024. Sebelumnya, implementasi penuh NIK sebagai NPWP ini ditetapkan pada 1 Januari 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan […]
-
DJP undur target implementasi penuh NIK sebagai NPWP ke Juli 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024. Sebelumnya, DJP menargetkan implementasi tersebut berlaku pada 1 Januari 2024. “Mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan 2024 dan juga setelah melakukan assessment kesiapan […]
-
Sebanyak 59,56 Juta Wajib Pajak Telah Padankan NIK-NPWP
Wajib pajak diminta untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti melaporkan, sudah ada 59,56 juta NIK yang telah dipadankan menjadi NPWP. Ini terdiri dari 55,76 juta yang dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh wajib pajak. “Jumlah […]
-
BKF: Pemanfaatan Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih Nihil
JAKARTA. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat, pemanfaatan insentif tax holiday dan tax allowance yang ditawarkan pemerintah di kawasan ekonomi khusus (KEK) rupanya masih sepi peminat. Merujuk pada dokumen Laporan Belanja Perpajakan 2022, pemanfaatan insentif tax holiday di KEK pada tahun 2022 masih tercatat Rp 0. Pun, pada tahun 2019 hingga 2021 nilai estimasi belanja perpajakan […]
Got any book recommendations?
WA only