Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pertemuan ASEAN CECWG pastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi
Pertemuan ke-33 Administrasi Kepabeanan ASEAN yang tergabung dalam Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG) di Bali pada 7-9 Februari 2023 memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi melalui peningkatan kerja sama bea cukai dan pajak di ASEAN. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) […]
-
Hindari Gangguan Jaringan, Jangan Lapor SPT Pajak Mendekati 31 Maret
Jakarta – Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengingatkan kepada masyarakat untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak, khususnya orang pribadi, sebelum 31 Maret 2023. Karena jika mendekati tanggal tersebut akan berpotensi mengalami sejumlah kendala. Sebelum pelaporan dilakukan secara digital, kantor pajak pratama (KPP) bahkan mendirikan tenda untuk para […]
-
Pemprov Lampung Merencanakan Pemutihan Pajak Kendaraan pada 2023 Ini
Pemprov Lampung mewacanakan pemberian insentif fiskal daerah pada tahun 2023 ini. Pemberian insentif fiskal oleh Pemprov Lampung tersebut berupa penghapusan denda atau sanksi administrasi dan keringanan pokok pajak, kerap disebut Pemutihan Pajak. Adapun objek insentif fiskal Pemutihan Pajak yang diberi Pemprov Lampung yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Rencana Pemutihan Pajak ini disebutkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemprov Lampung Adi Erlansyah, dalam keterangan […]
-
Lakukan Verifikasi Data, Petugas Pajak Sambangi Tempat Kedudukan PKP
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas melakukan verifikasi lapangan ke tempat kedudukan wajib pajak sebagai tindak lanjut permohonan aktivasi akun pengusaha kena pajak (PKP) pada 12 Januari 2023. Petugas verifikasi lapangan KP2KP Sambas Heru Julyansyah Putra mengatakan KP2KP meneliti kebenaran identitas PKP, termasuk alamat, status kepemilikan tempat usaha, sampai jenis kegiatan yang dijalankan. […]
-
Pemerintah Bakal Revisi 2 Peraturan Soal Perpajakan Usaha Hulu Migas
Pemerintah berencana mengubah peraturan yang selama ini mengatur tentang perpajakan kegiatan usaha hulu migas. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (8/2/2023). Ada 2 beleid yang akan direvisi. Pertama, PP 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kedua, PP 27/2017 tentang Biaya […]
Got any book recommendations?
WA only