Mindblown: a blog about philosophy.
-
PMK 61 Berlaku, DJP Belum Minta Bantuan Penagihan Pajak Negara Mitra
Ditjen Pajak (DJP) tercatat belum menerima ataupun memberikan bantuan penagihan pajak kepada yurisdiksi mitra meski landasan hukum terkait bantuan penagihan tersebut sudah diundangkan dan berlaku sejak 3 bulan lalu. Adapun landasan hukum bagi DJP untuk menerima ataupun memberikan bantuan penagihan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023 yang diundangkan dan berlaku mulai 12 Juni 2023. “Sampai saat ini […]
-
Upah Karyawan Meningkat, Setoran PPh 21 Tumbuh 17,4% Pada Agustus 2023
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, setoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 masih mengalami peningkatan pada periode Agustus 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setoran PPh 21 alias pajak karyawan memiliki kontribusi sebesar 11,3% terhadap penerimaan pajak pada Agustus 2023. Jenis pajak tersebut juga mampu tumbuh 17,4% year on year (YoY) alias secara tahunan. Ia menyebut, […]
-
Kanwil DJP Jakarta Utara Gelar Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM
Kanwil DJP Jakarta Utara bersama Suku Dinas (Sudin) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Utara menggelar pelatihan teknis pembuatan konten digital marketing untuk UMKM. Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Jakarta Utara Imam Nashirudin mengatakan kegiatan tersebut digelar agar UMKM di Jakarta mampu memasarkan produknya kepada konsumen. “Kemenkeu ingin mengajak […]
-
Bursa Karbon Bakal Meluncur, Apa Kabar Pajak Karbon?
Pemerintah mengatakan masih memiliki sejumlah pertimbangan untuk menerapkan pajak karbon. Saat ini, pemerintah lebih dulu memperkuat pasar karbon atau bursa karbon yang justru berpeluang menarik minat investor global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menilai, saat ini potensi pasar karbon di Indonesia sangat besar, seperti misalnya sektor kehutanan. Selain itu, justru lewat pasar karbon ini, upaya swasta maupun pemerintah […]
-
58,7 Juta NIK Jadi NPWP, Sisa 12,6 Juta Lagi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat 58,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per Agustus 2023. Tinggal 12,6 juta NIK lagi yang belum. “Sampai dengan bulan kemarin sudah 58,7 juta NIK padan dengan NPWP. Jadi sekitar 82,3% dari 71,3 juta NIK NPWP yang harus kami padankan,” kata […]
Got any book recommendations?
WA only