NEWS
-
Menata pajak digital demi keadilan fiskal yang lebih luas
Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi cerminan sejauh mana negara mampu beradaptasi dan melayani warganya di era digital yang terus berubah Jakarta (ANTARA) – Transformasi digital telah mengubah wajah ekonomi Indonesia secara fundamental. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas perdagangan daring tumbuh pesat, menjangkau berbagai segmen masyarakat dari kota hingga desa, dari pelaku usaha besar hingga penjual […]
-
Marketplace Pungut Pajak, Integrasi Data Pedagang Jadi Tantangan
Rencana pemerintah untuk mewajibkan platform marketplace memungut pajak penghasilan (PPh) atas pedagang yang berjualan di platform mereka dihadapkan sejumlah tantangan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (1/7/2025). Rencana pemajakan atas pedagang e-commerce ini membutuhkan integrasi data pedagang serta kesiapan sistem di setiap lokapasar. Dua hal itulah yang menjadi tantangan […]
-
Permudah Pembayaran PBB-P2, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Skema Angsuran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui skema angsuran, kini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta menjadi lebih fleksibel dan terjangkau. “Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, yang memberikan […]
-
Simak! Begini Ketentuan PPN atas Transaksi Pemakaian Sendiri
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait dengan ketentuan PPN atas pemakaian sendiri. Kring Pajak menjelaskan pemakaian sendiri Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. “Jika termasuk definisi pemakaian […]
-
Tarif Efektif Turun Jadi 11%, Indonesia Bakal Sulit Mobilisasi PPN
Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memperkirakan Indonesia akan kesulitan memenuhi target PPN yang ditetapkan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, tarif efektif PPN telah diturunkan dari 12% menjadi 11%. Tarif PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN hanya berlaku atas barang kena pajak (BKP) mewah. “Perubahan kebijakan […]