NEWS
-
Ditolak Oposisi, Parlemen Ini Coret Pajak Kripto dari RUU Omnibus Law
ANKARA. Parlemen Turki telah menghapus ketentuan pajak atas transaksi kripto dalam RUU omnibus law yang diusulkan oleh pemerintah. Ketentuan kontroversial tersebut dihapus setelah negosiasi alot antara pemerintah dan partai-partai oposisi. “RUU masih memuat langkah-langkah fiskal yang signifikan,” ujar Wakil Ketua DPR Celal Adan yang memimpin pembahasan RUU omnibus law, dikutip pada Selasa (31/3/2026). Adan memimpin […]
-
Batas Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang, Efektif Dongkrak Kepatuhan Wajib Pajak?
JAKARTA. Perpanjangan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 30 April 2026 dinilai positif oleh sejumlah pihak, meski belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan tahun sebelumnya. Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, menyoroti hal ini dengan melihat data terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hingga 26 Maret 2026, jumlah […]
-
DJP: Sudah Ada 10,12 Juta WP yang Laporkan SPT Tahunan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat sudah ada 10,12 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 hingga 30 Maret 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan tersebut terdiri atas 9,91 juta wajib pajak orang pribadi dan 207.714 wajib pajak badan. […]
-
DJP Harus Lakukan Penelitian Terhadap SPT yang Masuk, 5 Aspek Dilihat
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) masih harus melakukan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan wajib pajak via coretax system. Penelitian dilakukan guna memastikan SPT yang dilaporkan wajib pajak telah memenuhi ketentuan dan tata cara penyampaian SPT yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-3/PJ/2026. Topik tersebut menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari […]
-
WP Sampaikan SPT Pembetulan, DJP Akan Teliti 2 Hal Ini
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) berwenang melakukan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan yang disampaikan oleh wajib pajak. Kegiatan penelitian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa SPT Pembetulan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-3/PJ/2026. Ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain batas waktu penyampaian SPT Pembetulan dan syarat khususnya. “Atas penyampaian SPT secara […]
WA only