NEWS
-
Sistem Lama Masih Dipakai Meski Ada Coretax, DJP Bilang Begini ke DPR
Ditjen Pajak (DJP) masih akan tetap menggunakan sistem administrasi perpajakan yang lama, seperti DJP Online, meskipun coretax administration system atau Coretax DJP sudah dapat digunakan. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyampaikan berbagai macam fitur di DJP Online turut mendukung operasional coretax system yang telah berlaku sejak 1 Januari 2025. DJP pun masih menggunakannya untuk melaksanakan sejumlah […]
-
DJP Akan Perbaiki Semua Bug Coretax, Paling Lambat Juli 2025
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengaku sudah memiliki roadmap perbaikan coretax administration system. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perbaikan coretax system akan berfokus pada perbaikan bugs dalam aplikasi, migrasi data, dan pengembangan infrastruktur. “Kami di coretax ini meng-organize 21 proses bisnis inti, 3 sudah selesai terkait dengan bugs dan error yang ada. Masih ada 18 proses bisnis yang lain kami […]
-
Daftar Kode Objek Pajak untuk PPh Final Jasa Konstruksi dan Tarifnya
Pelaku usaha yang menjalankan jasa konstruksi bisa mengecek kode objek pajak serta tarif PPh final melalui coretax administration system. Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menerangkan terdapat 7 jenis kode objek pajak untuk jasa konstruksi yang tertera di Coretax DJP. Tujuh jenis kode objek tersebut juga sesuai dengan jumlah tarif PPh final untuk jasa […]
-
Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71%
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2024, masih di bawah target. Catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), hingga 2 Mei 2025, pelaporan SPT mencapai 14,07 juta. Untuk diketahui, Ditjen Pajak menargetkan pelaporan SPT tahun ini mencapai 16,21 juta dari wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pada tahun ini sebanyak […]
-
Penghindaran Pajak Masuk dalam Cakupan RUU Perampasan Aset
Kejaksaan Agung menyebut perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture akan juga berlaku terhadap pelaku penghindaran pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (7/5/2025). Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset rencananya akan diberlakukan atas […]
WA only