NEWS

  • Uji Coba Program Cooperative Compliance Dimulai, DJP Sasar Tiga BUMN

    Uji Coba Program Cooperative Compliance Dimulai, DJP Sasar Tiga BUMN

    JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) memulai uji coba program cooperative compliance melalui penerapan tax control framework (TCF) dan integrasi data perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (14/7/2026). Pada tahap awal, program cooperative compliance menyasar terhadap 3 BUMN, yakni Pertamina, PLN, dan Pelindo. Dengan cooperative compliance, otoritas pajak dan wajib […]

  • Bom Waktu di Balik Penurunan Pencairan Restitusi Pajak

    Bom Waktu di Balik Penurunan Pencairan Restitusi Pajak

    JAKARTA. Di tengah upaya mengejar target penerimaan negara, pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak) menjadi sorotan. Sebab, praktisi pajak menilai adanya indikasi pemerintah menahan laju pencairan restitusi yang sejatinya merupakan hak wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi restitusi pajak hingga akhir Juni 2026 sebesar Rp 171,2 triliun. […]

  • Ruang Fiskal Daerah Masih Tertekan

    Ruang Fiskal Daerah Masih Tertekan

    JAKARTA. Ruang fiskal pemerintah daerah (pemda) pada 2026 masih tertekan, meski pemerintah menambah pagu Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 13,3 triliun menjadi Rp 706,3 triliun. Tambahan tersebut belum cukup mengimbangi penurunan alokasi TKD dibandingkan periode 2025 yang mencapai Rp 849 triliun. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan, tambahan anggaran memang […]

  • Target Pembiayaan APBN Kembali Naik

    Target Pembiayaan APBN Kembali Naik

    Ekonom soroti besarnya SiLPA di tengah penarikan utang yang masih berlanjut. JAKARTA. Pemerintah menaikkan outlook target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp 734,3 triliun, lebih tinggi dari pagu awal APBN Rp 689,1 triliun. Kenaikan ini dilakukan di tengah strategi penarikan utang lebih awal (front loading) untuk mengantisipasi gejolak pasar, meski saat […]

  • Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa ?

    Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa ?

    Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Cholil Nafis, melempar usulan yang bisa mengubah kalkulasi pajak jutaan wajib pajak muslim dan korporasi syariah: zakat diakui sebagai kredit pajak (tax credit), bukan sekadar pengurang penghasilan kena pajak atau tax deduction seperti berlaku saat ini. Usulan itu disampaikan dalam acara Silaturahim Nasional dan Baznas […]

WhatsApp WA only