Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penerimaan Pajak Sulsel Capai Rp7,02 Triliun, PPh Jadi Penyumbang Terbesar
Kinerja penerimaan pajak Sulawesi Sealatan (Sulsel) sampai dengan 31 Juli 2023 mencapai Rp7,02 triliun. Angka tersebut berada di 56,68 persen dari target penerimaan pajak Sulsel tahun 2023 yang sebesar Rp12,83 triliun. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio menyebut, penyumbang terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp3,86 triliun. “Penerimaan terbesar masih dari pajak penghasilan dari target Rp6,32 triliun, […]
-
Pindah KPP dari Madya ke Pratama, WP Perlu Pahami Hal Ini
Kring Pajak menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk memindahkan tempat terdaftar wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya ke KPP Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2020. Kring Pajak menyebutkan pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dari KPP Madya ke KPP Pratama dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap wajib pajak yang tidak lagi memenuhi […]
-
Rasio Pajak Indonesia Terus Turun, Ekonom Sarankan Ini
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengemukakan rasio pajak selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan yang signifikan. Ekonom Indef Nailul Huda mengemukakan bahwa sejak sebelum pandemi Covid-19 atau tahun 2019, rasio pajak Indonesia berada di bawah angka 10 persen, kemudian pada tahun 2022 kembali ke angka 10 persen. Dia mengatakan […]
-
PPh Pasal 21 Natura Dipotong seperti Gaji atau Bonus? Ini Kata DJP
Pemotongan PPh Pasal 21 atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai dilakukan sejalan dengan jenis penghasilannya. Contoh, apabila natura dan kenikmatan yang diberikan sebagai gaji maka PPh Pasal 21 atas natura dan kenikmatan tersebut dipotong layaknya gaji. Bila natura dan kenikmatan diberikan sebagai bonus, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan layaknya atas […]
-
Biaya Natura Harus Dilaporkan, WP Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi
Wajib pajak pemberi imbalan berupa natura dan kenikmatan harus melaporkan biaya pemberian natura dan kenikmatan dalam SPT Tahunan. Hal ini diwajibkan berdasarkan Pasal 2 ayat (6) PMK 66/2023. Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan meski PMK 66/2023 tidak mengatur format pelaporan biaya natura dan kenikmatan, wajib pajak dapat menggunakan daftar nominatif (dafnom) […]
Got any book recommendations?
WA only