Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bos Sawit Jambi ‘Disikat’ Petugas Pajak, Harta Disita!
Harta bos perusahaan perdagangan tandan buah segar (TBS) sawit di Jambi, berinisial M disita Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. M merupakan seorang Direktur CV BP yang usahanya terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo, Provinsi Jambi. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Marihot Pahala Siahaan […]
-
NIK dan NPWP Belum Valid Setelah 31 Desember 2023? Ini Risikonya
JAKARTA. Setelah 31 Desember 2023, jika data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) belum valid, wajib pajak orang pribadi berisiko tidak dapat menggunakan sejumlah layanan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PMK 112/2022, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan perubahan atas data identitas berstatus belum valid hanya dapat menggunakan NPWP […]
-
Kewajiban dan Larangan Bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)
Layanan perpajakan kini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Ditjen Pajak (DJP) memberi ruang bagi penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) untuk ikut menyediakan layanan perpajakan secara elektronik bagi wajib pajak. Keberadaan PJAP memberikan keuntungan, baik bagi otoritas dan wajib pajak. Aksesibilitas layanan pajak menjadi lebih mudah dan berimbas terhadap tingkat kepatuhan. Namun, lingkup kerja PJAP […]
-
DJP Bali terima pembayaran pajak Rp7,32 triliun hingga Juli 2023
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp7,32 triliun hingga 31 Juli 2023 atau 72,4 persen dari target yang ditetapkan tahun ini. Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh di Denpasar, Selasa, mengatakan DJP Bali pada 2023 ini mengemban amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak di Bali sebesar Rp10,11 triliun. “Jika dibandingkan periode […]
-
UU Kesehatan Resmi Terbit, Ada Insentif Pajak untuk Industri Farmasi
Pemerintah telah resmi mengundangkan UU 17/2023 tentang Kesehatan pada 8 Agustus 2023. Dalam pertimbangan UU Kesehatan disebutkan pengesahan undang-undang ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan. Pengesahan UU Kesehatan juga menjadi bagian dari transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. “Permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi […]
Got any book recommendations?
WA only