NEWS
-
Alasan Purbaya Stop Tax Amnesty
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah tidak akan kembali menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut dia, program tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum bagi pegawai pajak, karena wajib pajak yang pernah mengikuti tax amnesty masih dapat diperiksa pada tahun-tahun berikutnya. “Menurut saya itu merugikan orang pajak. Karena itu kan setelah berapa tahun […]
-
PPh Final UMKM Berlaku Tanpa Batas Waktu, Purbaya Wanti-Wanti Soal Ini
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap dapat menikmati tarif PPh final sebesar 0,5% sepanjang memenuhi ketentuan. Purbaya mengatakan fasilitas PPh final tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun tanpa batas waktu. Namun, dia mewanti-wanti wajib […]
-
DJP Edukasi WP Soal Ketentuan Pajak di Setiap Tahap Bisnis Batu Bara
Kanwil DJP Jawa Barat III mengadakan kelas pajak sektor pertambangan baru bara secara daring pada 28 Agustus 2026. Setidaknya, terdapat 8 perusahaan pertambangan batu bara yang mengikuti kegiatan tersebut. Penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat III Wahyu Pebriansyah menyebut wajib pajak pertambangan adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak sebagai konsekuensi banyaknya […]
-
DJP Beri Relaksasi Pajak untuk Wajib Pajak di NTT, Ini Perinciannya
JAKARTA. Melalui Kepdirjen No. KEP-185/PJ/2026, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memberikan sejumlah relaksasi pajak untuk wajib pajak yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Relaksasi pajak diberikan sehubungan dengan bencana gempa bumi di NTT. Relaksasi ini berlaku baik untuk wajib pajak yang terdampak bencana maupun tidak terdampak bencana, sepanjang bertempat tinggal atau […]
-
Purbaya Kocok Ulang Penempatan Pegawai Pajak, yang Jelek Mutasi ke Daerah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengambil langkah tegas dalam membenahi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satunya melalui perombakan besar-besaran terhadap penempatan para pegawai pajak sebagai upaya pembersihan internal dan optimalisasi penerimaan negara. Ia mengatakan sering merombak susunan pejabat di tingkat eselon II, eselon III, […]
WA only