NEWS
-
Penggelapan Pajak Rp3,32 Miliar, DJP Serahkan Tersangka ke Kejari
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat menyerahkan tersangka kasus penggelapan pajak berinisial ADW beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Direktur Utama PT GR tersebut diduga mengemplang pajak yang menyebabkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp3,32 miliar. Penyerahan tahap II berupa tersangka dan barang bukti dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) […]
-
Rokok Ilegal Gerus Penerimaan Negara
Pergantian Bendahara Negara tidak akan mengubah arah kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini termasuk soal pemberantasan rokok ilegal yang masih menggerus penerimaan negara dan menekan industri hasil tembakau ilegal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu akan melanjutkan berbagai pekerjaan yang telah berjalan, dengan fokus menjaga APBN, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Penguatan penindakan terhadap […]
-
Target Pajak 2026 Tinggi
Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target penerimaan pajak 2026. Hingga Agustus 2026, penerimaan pajak diperkirakan baru mencapai Rp 1.409,1 triliun atau 59,8% dari target APBN 2026. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki waktu empat bulan hingga akhir tahun untuk mengumpulkan sisa sekitar 40,2% target penerimaan pajak. Kondisi ini dinilai membuat target penerimaan pajak 2026 […]
-
Ini Dia Pekerjaan Rumah Bendahara Negara Baru
Menteri Keuangan Suahasil Nazara hadapi ujian kredibilitas pengelolaan keuangan negara Deretan pekerjaan rumah di bidang fiskal menanti Suahasil Nazara yang telah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Tugas tersebut mulai dari penerimaan pajak serta bea dan cukai, kebocoran dan defisit anggaran, hingga lonjakan utang. Pakar ekonomi Ferry Latuhihin menilai pergantian Menteri Keuangan […]
-
Kamar Khusus Pajak untuk Kepastian Usaha
Bagi pelaku usaha, penyelesaian sengketa pajak yang berlarut bukan sekadar persoalan prosedur. Kepastian atas kewajiban pajak, arus kas, rencana investasi hingga keputusan ekspansi dapat tertunda. Bagi negara, kepastian penerimaan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan juga ikut tertahan. Oleh karena itu, angka penumpukan perkara pajak di tingkat Mahkamah Agung perlu dilihat sebagai persoalan kepastian usaha, bukan […]
WA only