NEWS
-
Cara Gampang Lapor SPT Tahunan di DJP Online 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi (termasuk wajib pajak warisan belum terbagi) pada 31 Maret 2024. Melansir laman DJP Online, pelaporan SPT bisa dilakukan secara online dengan mengakses layanan DJP Online pada website https://djponline.pajak.go.id/ dengan menggunakan fitur e-form ataupun e-filling. Berikut cara mengisi dengan e-formulir untuk SPT […]
-
Kenaikan PPN Bakal Berdampak ke Ekonomi RI
Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut kenaikan pajak tersebut akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Abdul Manap Pulungan mengatakan kontribusi penerimaan PPN dalam negeri mencapai 25% atau seperempat […]
-
Jika Kriteria Masuk, Wajib Pajak Dikecualikan dari Wajib Lapor SPT PPh
Wajib pajak pajak penghasilan (PPh) tertentu mendapat pengecualian dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Kebijakan tersebut merupakan amanat dari Pasal 3 ayat (8) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT denganbenar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan […]
-
Pengusaha Ritel Bakal Ngeluh ke Dirjen Pajak Soal Kenaikan PPN 12% di 2025
Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di tahun 2025 kembali ditentang. Kali ini datang dari para pengusaha ritel. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya khawatir aturan kenaikan PPN menjadi 12% itu bakal memberatkan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah yang akhirnya memberikan […]
-
Dirjen Pajak: Pemerintah kaji kebijakan kenaikan PPN 12 persen
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memastikan pemerintah terus mengkaji kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 2025. Dia menjelaskan kebijakan tersebut telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah juga memantau perkembangan terkini. “Kajian akan terus kami jalankan, dan transisi pemerintah juga […]
WA only