NEWS
-
DJP Beberkan Dampak Tarif Efektif PPh 21 ke Karyawan
Penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan kini menggunakan tarif efektif rata-rata (TER). Aturan tersebut mulai berlaku per 1 Januari 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa penerapan mekanisme tarif efektif PPh pasal 21 ini bukanlah suatu objek pajak baru. Mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 dan Peraturan […]
-
Rafael Eks Pejabat Pajak Divonis 14 Tahun Penjara
Mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rafael Alun Trisambodo divonis penjara 14 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Rafael merupakan bekas Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang Senin (8/1) menyatakan, […]
-
Core Tax System Masih dalam Tahap Pengujian
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap meluncurkan sistem pajak canggih bernama core tax system pada pertengahan tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti memastikan, pihaknya akan terus melakukan habituasi dan pengujian terhadap sistem pajak canggih tersebut. Tujuannya, agar pada saat pengim- plementasian kelak tidak terdapat masalah. Dwi mengatakan, proses […]
-
DJP Catat Penerimaan PPN PMSE Rp16,9 Triliun Sepanjang 2023
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) senilai Rp16,9 triliun di tahun 2023. Torehan tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp6,76 triliun setoran tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
-
Khawatir Investor “Lari” ke Luar Negeri, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Pajak Kripto
Pelaku usaha industri kripto meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang besaran pungutan pajak kripto. Pasalnya, besaran pajak dan pungutan kripto saati ini dinilai berpotensi menekan kinerja industri kripto nasional. CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, transaksi kripto dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,10 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11 persen untuk transaksi yang dilakukan […]
WA only