Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Incar Penerimaan Pajak dari Sektor Ekonomi Digital
Nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 70 miliar dollar Amerika Serikat (AS) pada 2021. Hal ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menambah pemasukan negara melalui pemungutan pajak. Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin Manansang mengatakan, salah satu yang memiliki potensi besar di industri ekonomi digital ialah sektor e-commerce. Untuk itu, perkembangan industri e-commerce […]
-
Pajak E-Commerce Picu Disrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital
JAKARTA– Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada setiap transaksi e-commerce bisa mendisrupsi pertumbuhan ekonomi digital nasional. Alasannya, aturan ini bisa membuat transaksi e-commerce berkurang, karena para merchant bisa menarik diri dari e-commerce dan memilih kembali berjualan offline. Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manangsang mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi meningkat dua kali […]
-
Investasi Hijau Perlu Dipacu Lewat Realokasi Subsidi
Komitmen mendorong pemanfaatan energi hijau kerap mengalami kendala karena besarnya biaya investasi yang dibutuhkan. Alhasil potensi energi hijau yang melimpah di Indonesia tidak belum bisa dimanfaatkan maksimal. Direktur Promosi Wilayah ASEAN, Australia, Selandia Baru dan Pasifik BKPM Sarimbua Siahaan mengakui, potensi investasi hijau di Indonesia sangat luar biasa. Pemerintah, kata dia, sangat concern membuat sistem […]
-
Kerja Pemeriksa Pajak Pakai Sistem Klaster, Begini Kata DJP
Pemeriksa pajak dan asisten pemeriksa pajak menjalankan tugas dengan sistem klaster. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (23/9/2022). Penggunaan sistem klaster tersebut sudah diatur dalam PMK 131/2022 dan PMK 132/2022. Sesuai dengan amanat dalam kedua beleid yang mulai berlaku sejak 13 September 2022 tersebut, sistem klaster akan diatur dengan […]
-
Pemberian Beasiswa, Bagaimana Perlakuan Pajaknya? Simak di Sini
Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai perlakukan pajak atas suatu transaksi pemberian beasiswa, baik dari sisi pihak pemberi maupun pihak penerima melalui UU PPh dan secara khusus pada PMK 68/2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh, pihak yang mengeluarkan biaya berupa beasiswa, biaya beasiswa dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto (deductible […]
Got any book recommendations?
WA only