Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menanti buah insentif hulu migas
Pemerintah mengguyur insentif untuk sektor hulu migas demi memperbaiki iklim investasi serta mendorong keekonomian lapangan-lapangan migas. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengungkapkan, sektor migas telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan peranan sebagai sumber energi utama, memberikan nilai tambah dan multiplier effect serta menjadi sumber penerimaan negara secara langsung. Sektor hulu migas pun berkomitmen meningkatkan […]
-
Kripto Bakal Kena Pajak 0,03%, Begini Penjelasan DJP!
Pemerintah mulai melakukan pembahasan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi masyarakat yang berinvestasi di aset kripto. Berdasarkan sumber CNBC Indonesia mengatakan besaran PPh mulai mengerucut ke angka 0,03%. Kendati demikian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilamldrin Noor mengungkapkan sampai saat ini DJP masih mengkajinya bersama otoritas yang terkait. “Sampai saat […]
-
Perubahan di RUU KUP: Tarif PPh dan PPN hingga Insentif UKM
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan membuka berbagai perubahan aturan yang akan tertuang di Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Perubahan mulai dari tarif pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga insentif bagi wajib pajak UKM beromzet di bawah atau sampai Rp50 miliar.Pertama, terkait PPh. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan […]
-
Pemerintah Berikan Insentif Pajak Rp253,95 Miliar untuk WP di Sumsel
Bisnis.com, PALEMBANG – Ditjen Pajak Kantor Wilayah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung mencatat pemanfaatan insentif pajak di Sumatra Selatan mencapai Rp253,95 miliar. Insentif pajak yang diberikan negara kepada wajib pajak (WP) yang terdampak pandemi Covid-19 di Sumsel tersebut sesuai data Ditjen Pajak Kanwil Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (DJP Kanwil Sumsel Babel) tersebut per Juli […]
-
Pengusaha Menolak RUU KUP
Jakarta, Beritasatu.com – Kalangan pengusaha menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang sedang dibahas di DPR. Lima pasal yang cenderung menaikkan pungutan pajak dinilai tidak tepat karena masih pandemi Covid-19, dan bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan investasi […]
Got any book recommendations?
WA only