NEWS
-
NJOP di Daerah Ini Bakal Disesuaikan, Berlaku Mulai Tahun Depan
Pemkot Metro berencana untuk menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun depan. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Syachri Ramadhan mengatakan kebijakan tersebut diperlukan lantaran NJOP sudah lama tidak disesuaikan oleh pemerintah kota. “Itu [NJOP] disahkan tahun 2023 sehingga 2024 tinggal menentukan besarnya,” katanya, dikutip pada Minggu (1/10/2023). Walau NJOP […]
-
WP Ajukan PKP meski Omzet di Bawah Rp 4,8 M, Ternyata Ini Sebabnya
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo mengadakan kunjungan kerja ke lokasi usaha wajib pajak yang berada di Jalan Pinang Raya Gang Pinang 05 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada 18 September 2023. Dalam kegiatan itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo menugaskan petugas verifikasi lapangan Martha Tianita Noor Fitri dan Account Representative (AR) Suwarti. Kunjungan dilakukan guna […]
-
Pemutihan Pajak PBB Digelar Lagi, Berlaku sampai Akhir Tahun
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam kembali menggelar pemutihan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam rangka menyambut HUT ke-194 Batam yang jatuh pada Desember 2023. Selain memberikan fasilitas pemutihan sanksi administrasi PBB, Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan pemkot juga memberikan diskon 50% untuk BPHTB yang terkait dengan pemberian hibah. “Rencana dimulai […]
-
Berharap Sistem Pajak Canggih Dongkrak Penerimaan Negara
Pemerintah terus berupaya mendongkrak setoran pajak dengan sejumlah inovasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) siap meluncurkan sistem pajak canggih bernama core tax administration pada tahun depan. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal berharap kehadiran core tax system tersebut bisa mendongkrak penerimaan pajak pada tahun depan. Kem keu sudah mempunyai hitungan […]
-
SP2DK Harus Ikuti Data Pusat, Pengawasan-Pemeriksaan DJP Tak Sporadis
JAKARTA, Keberadaan Komite Kepatuhan kembali mendapat sorotan netizen. Yang terbaru, peranan Komite Kepatuhan dalam hal penerbitan surat permintaan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa KPP tidak bisa menerbitkan SP2DK tanpa mengacu data dari kantor pusat. Kehadiran Komite Kepatuhan membuat SP2DK hanya bisa diterbitkan berdasarkan data kantor pusat. “Jadi, […]
WA only