NEWS
-
Simak, Sanksi Ini Bisa Dikurangi atau Dihapus Dirjen Pajak
Melalui PMK 8/2013, otoritas fiskal telah mengatur ketentuan sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan wajib pajak. Sesuai dengan Pasal 2 PMK 8/2013, dirjen pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. “Permohonan […]
-
Optimalisasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Melalui Tax Assurance Review
Sejak 2018, telah dimulai era keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan yang disebut sebagai Automatic Exchange of Information (AEoI). Era ini membawa transparansi dan pengawasan yang lebih mudah atas kepatuhan perpajakan oleh otoritas. Hal tersebut menjadikan sistem pengendalian internal terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak menjadi makin penting bagi perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini, […]
-
Perdagangan Karbon Dilakukan Secara Elektronik, Ini Kata Pemerintah
Pemerintah mengungkapkan perdagangan karbon akan sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penggunaan sistem berbasis elektronik diperlukan untuk mempermudah penelusuran terhadap karbon berasal meskipun sudah diperdagangkan berkali-kali. “Tentunya bisa melakukan traceability terhadap situasi karbon itu berasal dari hutan yang mana, ataupun industri yang mana, ataupun energi yang mana. Sehingga walaupun diperdagangkan berkali-kali, itu […]
-
Pedagang Tak Punya Faktur Pajak Lengkap Perolehan Emas? Ini PPN-nya
Bila pengusaha kena pajak (PKP) pedagang emas tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan, penyerahan emas perhiasan kepada konsumen akhir atau sesama pedagang emas dikenai PPN sebesar 1,65%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan ketentuan tersebut termuat dalam PMK 48/2023 sebagai skema disinsentif. Adapun PMK 48/2023 mulai berlaku pada […]
-
Perbankan Siap, Pungutan Batubara akan Berlaku di Semester I-2023
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi pungutan iuran batubara pada semester I 2023. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, pembahasan Mitra Instansi Pemerintah (MIP) sudah memasuki tahapan final. “Harmonisasi sudah selesai, diharapkan bisa diimplementasikan di Semester I 2023,” kata Lana kepada Kontan.co.id, Rabu (3/5). […]