NEWS
-
Luhut: Insentif Mobil Listrik Berlaku April Hingga Desember 2023
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan insentif kendaraan listrik untuk mobil dan bus mulai berlaku April 2023. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP mulai berlaku tahun anggaran 2023 dengan masa pajak April hingga Desember 2023. Luhut mengatakan bahwa program relaksasi pembelian ini dipastikan bakal berlangsung secara […]
-
Cara Perpanjang Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan di DJP Online
SETIAP tahun, wajib pajak dengan NPWP berstatus aktif harus melakukan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh). Wajib pajak diharapkan menyampaikan SPT tahunan sebelum berakhirnya batas waktu pelaporan. Bagi wajib pajak orang pribadi, SPT tahunan dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret. Sementara itu, SPT tahunan untuk wajib pajak badan dilaporkan […]
-
Harga Migas Merosot, Perusahaan Energi Minta Windfall Tax Dihentikan
Asosiasi perusahaan energi meminta pemerintah Inggris untuk menghapus pengenaan windfall tax menyusul tren harga minyak dan gas (migas) yang terus merosot. Asosiasi Perdagangan Offshore Energies UK menjelaskan harga migas di Inggris sudah mengalami penurunan. Dengan kondisi demikian, pemerintah sudah sewajarnya menghapus windfall tax atas perusahaan energi. “Ketika harga turun, wajar jika windfall tax harus dihapuskan,” sebut asosiasi seperti dilansir bbc.com, Minggu (2/4/2023). […]
-
PPN Beli Mobil Listrik Jadi 1 Persen Berlaku hingga Desember 2023
Pemerintah resmi menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian mobil listrik dan bus. Hal itu mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu […]
-
Kepatuhan Pajak Non Karyawan Rendah, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Pasalnya, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan ini masih rendah. Jumlahnya baru 26,84% dari total 4,4 juta wajib pajak non karyawan yang wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Karena itu, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan masih […]