NEWS
-
Atasi Krisis Parah, Sri Lanka Siapkan Pagu Anggaran 2023
Pemerintah baru Sri Lanka akan merilis anggaran 2023 pada Senin, 14 November 2022. Fokusnya pada peningkatan pendapatan, penerapan reformasi pajak dan konsolidasi fiskal untuk mengamankan paket bailout IMF guna membantu negara itu pulih dari krisis keuangan terburuk dalam beberapa dekade. Anggaran itu juga diharapkan mencakup langkah-langkah yang bertujuan membantu Sri Lanka merestrukturisasi utangnya saat mencoba […]
-
Kemenkeu Rilis PMK Baru Soal Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Kementerian Keuangan menerbitkan aturan terbaru terkait dengan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 144/2022. PMK 144/2022 mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk itu merevisi PMK sebelumnya, yaitu PMK 160/2010 s.t.d.t.d PMK 62/2018. Revisi tersebut dilakukan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa. “Untuk […]
-
Strategi Pemeriksaan Bukper DJP, Ribuan WP Betulkan SPT & Bayar Pajak
Strategi yang digalakkan Ditjen Pajak (DJP) dalam pemeriksaan bukti permulaan pada tahun lalu telah mendorong pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau melakukan pembayaran. Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP 2021, strategi yang digalakkan dalam kegiatan pemeriksaan bukti permulaan adalah kolaborasi penegakan hukum dengan fungsi pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan lainnya. “Kinerja kolaborasi penegakan hukum ini pada tahun 2021 […]
-
Masuk RUU PPSK, RI Bakal Segera Punya Bank Emas!
Pemerintah memastikan adanya penambahan substansi mengenai aturan pembentukan Bullion Bank alias Bank Emas di dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Sri Mulyani menjelaskan, pembentukan Bank Emas pada dasarnya bertujuan membuat sektor keuangan lebih dalam, sehingga membuat masyarakat di Indonesia tidak terbatas untuk berinvestasi. Pun untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang […]
-
Pakai Besaran Tertentu, Pajak Masukan 5 Jasa Ini Tak Bisa Dikreditkan
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas beberapa jasa kena pajak (JKP) yang dihitung dengan menggunakan mekanisme besaran tertentu. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan terdapat 5 jenis jasa kena PPN yang dihitung menggunakan mekanisme besaran tertentu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2022. “Besaran tertentu ini […]
WA only