NEWS
-
DJP Hapus Sanksi Kurang Ungkap PPS, Berlaku hingga Desember 2027
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 memberikan ruang kepada wajib pajak untuk mengurangi sanksi administratif yang timbul akibat kekurangan pengungkapan harta dalam program pengungkapan sukarela (PPS). Fasilitas ini berlaku hingga akhir 2027 khusus bagi wajib pajak yang kurangmengungkapkan harta sehubungan dengan keikutsertaan dalam PPS kebijakan II. Adapun pengurangan sanksi yang diberikan adalah sebesar 100%, 50%, atau […]
-
DJP Tegaskan Tak Semua Transfer Bank Dikenai Pajak Digital
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak semua aktivitas transfer bank dikenai pajak digital lewat skema Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Penjelasan ini merespons pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo terkait rencana pemerintah menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan […]
-
Ramai Pajak Transaksi Digital Luar Negeri, Begini Klarifikasi DJP
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan klarifikasi atas kabar pemungutan pajak melalui seluruh lembaga keuangan dan e-commerce mulai 9 November 2026. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (3/11/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakanpihaknya kini tengah mengimplementasikan sistem baru bernama sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar […]
-
Setoran Pajak Digital 2026 Sudah Rp 58,75 T, Ditjen Pajak Perkuat Pengawasan dan Perluas Basis
Dua hari setelah Ketua Dewan Pembina Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hashim Djojohadikusumo berpidato soal pajak ekonomi digital di Rapimnas Kadin, Ditjen Pajak menerbitkan rilis terkait perolehan pajak ekonomi digital itu. Dalam rilisnya, Sabtu (31/10/2026) Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memaparkan soal penerimaan pajak dari ekonomi digital mencakup perdagangan di marketplace, aset kripto, fintech, dan sistem pengadaan […]
-
Kenapa Transfer Bank Bisa Kena Pajak Digital? Cek Aturannya
Kebijakan pajak digital yang melibatkan sejumlah bank dalam sistem pembayaran transaksi luar negeri memunculkan pertanyaan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transfer uang. Masyarakat pun perlu mengetahui apakah pengiriman dana antarrekening akan ikut dikenai pajak setelah pemerintah menerapkan sistem baru tersebut. Keterlibatan bank dalam sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) bukan […]
WA only