NEWS
-
Kompetensi Kuasa Wajib Pajak Digugat ke MK, Ini Kata Kuasa Hukum
Kehadiran Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP dipandang telah mencederai hak konstitusional wajib pajak dalam memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. Sangap Tua Ritonga selaku kuasa hukum dalam permohonan pengujian materiil atas Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP berpandangan bahwa pendelegasian kewenangan kepada menteri keuangan […]
-
Pidana Pajak Masuk RUU Perampasan Aset, Purbaya Ingatkan Soal Ini
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai tindakan penyitaan berdasarkan RUU Perampasan Aset tidak dapat serta-merta diterapkan atas seluruh tindak pidana pajak. Menurut Purbaya, penyitaan terhadap aset milik wajib pajak perlu dilaksanakan secara hati-hati. Dia memandang kegiatan penyitaan seyogianya tidak dilakukan atas mereka yang baru sekali melakukan pelanggaran. “Jangan sekali melanggar langsung diambil semua. Harus ada […]
-
Setahun Purbaya Menjabat Menkeu, CORE: Penerimaan Naik, Namun Beban Fiskal Mengintai
Genap satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah mencatat sejumlah capaian positif dalam pengelolaan fiskal. Namun, di sisi lain, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan, mulai dari tingginya rasio utang, biaya bunga, kualitas belanja, hingga menjaga kepercayaan pasar. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan […]
-
Tax Holiday Terganjal Global Minimum Tax, Purbaya & Rosan Racik Insentif Pengganti
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui pemberian insentif tax holiday alias fasilitas pembebasan pajak untuk investor umum saat ini sedang tertunda, imbas dinamika penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia. Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi menjelaskan bahwa masa berlaku fasilitas pembebasan pajak itu memang yang telah usai. […]
-
SPP-TDLN Siap Berlaku, DJP Matangkan Tahapan Akhir
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan telah siap mengimplementasikan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) dalam waktu dekat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan persiapan implementasi SPP-TDLN oleh DJP dan PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku penyedia sistem telah memasuki tahap akhir. “Infrastruktur sistem telah disiapkan bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku […]
WA only