NEWS
-
Ditjen Pajak Lebih Banyak Kecele di Pengadilan Pajak
Tingkat kemenangan Ditjen Pajak dalam sengketa pajak di pengadilan terbilang rendah Otoritas Pajak keteteran menghadapi sengketa pajak di pengadilan. Lihat saja, tingkat kemenangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam sengketa atau banding di Pengadilan Pajak pada 2023 menyusut. “Penyebab mengapa kemenangan DJP pada tahun 2023 sebesar 41% sangat dipengaruhi oleh jumlah dan substansi […]
-
Trader Saham Lapor SPT Tahunan, Pakai Bukti Potong Final Sekuritas
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat, termasuk investor saham, untuk melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2023. Pada prinsipnya, transaksi atas saham dikenakan pajak penghasilan (PPh) bersifat final. PPh final tersebut langsung dipotong oleh aplikasi saham dari sekuritas pada waktu investor menjual saham dan menerima dividen. “Wajib pajak bisa langsung melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan perincian […]
-
BPS atas Pemberitahuan Penggunaan NPPN Hanya Berlaku 1 Tahun Pajak
JAKARTA, Kring Pajak menyebut pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) oleh wajib pajak kepada dirjen pajak hanya berlaku 1 tahun. Penjelasan oleh otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Kring Pajak mengingatkan bahwa pemberitahuan penggunaan NPPN harus disampaikan kepada dirjen pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. […]
-
Jatuh pada Hari Libur, Batas Akhir Penyetoran PPh Masa Februari Mundur
Batas akhir penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Masa untuk masa pajak Februari 2024 mundur dari 10 Maret 2024 menjadi 13 Maret 2024. Hal ini lantaran tanggal 10 Maret merupakan hari Minggu, sementara tanggal 11 Maret dan 12 Maret bertepatan dengan hari libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi. Kring pajak menjelaskan perihal mundurnya batas akhir penyetoran […]
-
Daftar Layanan Sektor Migas yang Perlu Konfirmasi Status Wajib Pajak
Ada sejumlah layanan publik di sektor minyak dan gas bumi (migas) oleh Kementerian ESDM yang memerlukan konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 23/2019, pelaksanaan KSWP dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terhubung dengan Ditjen Pajak (DJP) atau aplikasi yang disediakan oleh DJP. KSWP ini akan memberikan status kepada wajib pajak, baik […]