NEWS
-
Insentif Pajak Diklaim Efektif Tarik Investor Hulu Migas ke Filipina
Department of Trade and Industry (DTI) Filipina mengeklaim investasi di sektor hulu migas makin diminati seiring dengan langkah reformasi kebijakan yang dijalankan pemerintah. DTI menilai potensi investasi hulu migas di Filipina masih terbuka luas. Selain karena cadangan migas yang besar, pemerintah juga menawarkan berbagai insentif pajak sehingga menguntungkan bagi investor. “DTI menjamin adanya dukungan yang […]
-
Investasi ORI022 Lebih Untung daripada Deposito, Pajak Lebih Rendah
Pemerintah mulai membuka penawaran surat berharga negara (SBN) ritel jenis Obligasi Negara Ritel seri 022 (ORI022), hari ini. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan ORI022 dapat menjadi pilihan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan deposito. Pasalnya, pemerintah juga telah menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) bunga surat […]
-
Patuh Bayar Pajak, Warga Kota Kediri Bisa Dapat Hadiah Mobil
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri menyediakan hadiah sebuah mobil bagi wajib pajak yang disiplin membayar pajaknya. Sugeng, Kepala BPKAD Kota Kediri menjelaskan, telah menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan wajib pajak. Inovasi-inovasi itu di antaranya, penciptaan aplikasi Polling Android yakni metode pembayaran PBB berbasis android (online), layanan mobil keliling yang menyasar tempat-tempat umum, Selain itu buka […]
-
Kemendagri Ingatkan Pemda Tetapkan Target Pajak Sesuai Potensi Asli
Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri An’an Andri Hikmat dengan materi paparannya. (tangkapan layar) JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan pendataan atas potensi pajak di daerahnya masing-masing. Pasalnya, UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) […]
-
Wacana e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Dampak ke UMKM Perlu Ditimbang
Pemerintah menyatakan terus mengkaji wacana penunjukkan pelaku e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak. Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manansang mengatakan Pasal 32A UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah memberikan ruang bagi pemerintah menunjuk pihak ketiga sebagai pemotong/pemungut pajak. Meski demikian, wacana penunjukkan e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak tidak boleh berdampak pada pelaku UMKM […]
WA only