NEWS
-
WP Risiko Tinggi Prioritas Pemeriksaan, Jutaan Rekening Dipertukarkan
Dua pekan pascarampungnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), fokus wajib pajak mulai bergeser. Kini pertanyaan yang muncul untuk perlu dijawab adalah ‘Apa selanjutnya?‘ Sesuai dengan pernyataan otoritas selama PPS berlangsung, Ditjen Pajak (DJP) akan kembali fokus melakukan penegakan hukum selepas kesempatan pengungkapan harta berakhir. Pengawasan dan pemeriksaan kembali diintensifkan. Bicara soal pengawasan dan pemeriksaan, DJP menjalankan […]
-
Google, Instagram hingga WhatsApp Terancam Diblokir, Intip Pembayaran Pajaknya
Kominfo berencana memblokir Google, Instagram dan WhatsApp. Pasalnya perusahaan asing tersebut tidak kunjung mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Private. Lantas bagaimana dengan penerimaan negara dari pajak digital? Di mana Google hingga WhatsApp yang satu group dengan Faceboook sedang bertindak sebagai perusahaan yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi perusahaann pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) […]
-
Ada Ancaman Resesi Akibat Inflasi, Pemerintah Diminta Longgarkan PPN dan PPh 21
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mendorong pemerintah mempertimbangkan relaksasi atau pelonggaran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), khususnya PPh 21 kepada masyarakat. Sebab, masih ada kenaikan harga kebutuhan pokok di Indonesia. “Situasi ekonomi global saat ini menuntut pemerintah untuk fleksibel dalam menentukan kebijakan fiskal, terutama yang terkait langsung dengan daya beli atau […]
-
Menkeu: Anggota G20 Komitmen Terapkan Dua Pilar Perpajakan Internasional
BADUNG — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi para anggota G20 atas komitmen berkelanjutan untuk mengimplementasikan perjanjian bersejarah tentang paket perpajakan internasional dua pilar G20-OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan). “Pada pilar satu, kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengelaborasi aturan teknis yang komprehensif dari hak perpajakan baru untuk yurisdiksi pasar,” kata Sri Mulyani dalam […]
-
Kementerian ESDM Tunggu Saran Pelaku Usaha soal Pajak Karbon PLTU
JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ESDM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU). Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Bayu Nugroho mengatakan penyusunan rancangan peraturan itu tengah dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait untuk dapat diterapkan dalam waktu dekat. […]
WA only