Mindblown: a blog about philosophy.
-
Hadiah Pemenang Olimpiade Diusulkan Bebas Pajak
MANILA, DDTCNews – Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mengusulkan pemberian insentif berupa pembebasan pajak atas hadiah yang diterima atlet pemenang acara olahraga internasional seperti Olimpiade. Salceda mengatakan pembebasan pajak atas hadiah yang diterima atlet akan menjadi bentuk dukungan dan penghargaan dari negara kepada para atlet. Dia juga telah mengajukan RUU pembebasan pajak tersebut. […]
-
Ombudsman Respons BPK soal Boros Layanan Cloud di Kominfo
Jakarta — Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika merespons catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan pemborosan anggaran satelit di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020. Mengutip dokumen BPK, pemborosan terjadi karena Kominfo belum menggunakan satelit yang telah disewa dengan nilai Rp98,2 miliar. Selain itu, […]
-
Biar Sumbangan Jadi Pengurang Penghasilan Bruto, Lapor Ini ke DJP
Melalui PMK 83/2021, masa pemberlakuan insentif pajak penghasilan (PPh) atas sumbangan penanganan Covid-19 dalam PP 29/2020 diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Wajib pajak pemberi sumbangan harus menyampaikan daftar nominatif sumbangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B PP 29/2020. “Daftar nominatif … disampaikan […]
-
Sri Mulyani Beri Insentif ke Orang Kaya, dari Rumah Mewah sampai Yacht Kena Potongan PPnBM
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) selain kendaraan bermotor. Regulasi termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No. 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM dan Tata Cara Pengecualian Pengenan PPnBM. “Jenis barang kena pajak yan tergolong […]
-
DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?
Potensi penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) makin besar dengan seiring dengan makin banyaknya data dan informasi yang diperoleh Ditjen Pajak (DJP). Wajib pajak perlu mengantisipasinya dengan mengelola risiko kepatuhan. Topik mengenai penerbitan SP2DK dan aspek penting yang harus dijalankan wajib pajak menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (30/2/2021). […]
Got any book recommendations?
WA only