NEWS
-
World Bank Soroti Ambang Batas PKP dan Fasilitas Pembebasan PPN
World Bank mendorong pemerintah untuk memangkas ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) dari Rp4,8 miliar menjadi hanya Rp500 juta. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (3/8/2026). Dalam laporan bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth, World Bank memandang langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha ke […]
-
Menutup Celah Penghindaran Pajak Superkaya Lewat Akses Data Perbankan hingga Kripto
Di tengah target penerimaan yang tinggi, pemerintah semakin memperkaya instrumen dalam menutup celah penghindaran pajak. Salah satunya yakni dengan akses data informasi jasa keuangan hingga kripto untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, tidak terkecuali mereka yang masuk ke kelompok high wealth individual (HWI). Pedoman internal terbaru Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), yakni Surat […]
-
Pajak Marketplace Tuai Keluhan, Pengamat Nilai Timing Penerapan Kurang Tepat
Penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 memunculkan perbedaan pandangan di kalangan pengamat pajak. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai menekan arus kas pelaku usaha di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah dianggap perlu segera menjalankannya untuk memperkuat tata kelola perpajakan dan meningkatkan […]
-
Bank Dunia Ungkap 48% UMKM Batasi QRIS, Celios Soroti Miskonsepsi Pajak
Bank Dunia menyebut 48% pelaku usaha mikro di Indonesia sengaja membatasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) agar transaksi usahanya tidak mudah dipantau otoritas pajak Kondisi ini dipicu oleh kesalahpahaman mengenai hubungan antara sistem pembayaran digital dan perpajakan, serta rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, QRIS dan […]
-
Selain Pungut PPh 22, Marketplace Wajib Setor Data WP ke DJP
Penyedia marketplace yang sudah ditunjuk sebagai pihak lain tidak hanya berkewajiban memungut PPh Pasal 22 dari pedagang dalam negeri. Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025, terdapat beragam data dan informasi yang harus disampaikan oleh penyedia marketplace kepada Ditjen Pajak (DJP). “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan lampiran SPT Masa PPh Unifikasi,” bunyi Pasal […]
WA only