NEWS
-
Kantongi 5.600 Entitas Terdaftar Pajak Global 15%
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 5.600 wajib pajak telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Global Anti Base Erosion (GloBE). Ini merupakan data hingga pertengahan Oktober 2026. Wajib pajak GloBE adalah anggota grup usaha patungan (joint venture groups) di Indonesia yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional (PMN) yang tercakup dalam […]
-
Pajak Aksi Korporasi BUMN Tunggu Payung Hukum
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum memberikan kepastian mengenai insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan aksi korporasi. Ditjen Pajak masih menunggu susunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait rencana insentif tersebut. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, regulasiyang menjadi dasar pembebasan pajak […]
-
Ditjen Pajak Uji Pengajuan Restitusi oleh WP
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menerima kesimpulan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Audit tersebut sebelumnya diminta oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. “Sudah ada audit invetigasi BPKP yang arahnya adalah untuk memperbaiki manajemen terhadap pengembalian pendahuluan,” […]
-
Ditjen Pajak Akui Sulit Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Digital Asing
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengawasi kepatuhan perpajakan perusahaan digital asing yang beroperasi di Indonesia. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan akses data, verifikasi laporan pajak, serta keberadaan perusahaan yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Direktur Peraturan Perpajakan I, Rosmauli menyampaikan bahwa transaksi digital lintas negara tidak […]
-
MK Tegaskan Lagi Batas Kewenangan Menkeu Atur Kuasa Wajib Pajak
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali bahwa kewenangan menteri keuangan untuk mengatur kompetensi kuasa wajib pajak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis-administratif. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Meski menolak permohonan pengujian ketentuan delegasi dalam Pasal 44E ayat (2) UU KUP s.t.d.d UU HPP, MK menyatakan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 […]
WA only