Mindblown: a blog about philosophy.
-
3 Daerah Mulai Turunkan Pajak Hiburan, Jakarta Sabar Dulu
Sejumlah daerah telah menerapkan keringanan atau insentif pajak hiburan untuk para pelaku usaha. Hal ini menyusul penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri yang memberikan kewenangan kepada pemda dalam memberikan keringanan tersebut. SE tersebut diterbitkan Kemendagri mengingat tingginya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yakni 40-75% untuk jasa hiburan atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar […]
-
Pajak Hiburan Malam Naik, Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Aturan Insentif
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah bisa memanfaatkan regulasi untuk memberikan insentif pajak hiburan. Seperti diketahui, terdapat kenaikan pajak hiburan untuk kelompok yang didominasi hiburan dewasa atau hiburan malam menjadi mulai dari 40-75 persen. Saat ini kewenangan pemberian insentif sudah termuat dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah […]
-
Fitur Buku Besar, DJP Sebut Adanya Transparansi untuk Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) akan menyediakan buku besar wajib pajak dalam taxpayer portal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (30/1/2024). Dalam video yang diunggah di Youtube, DJP mengatakan menu buku besar wajib pajak akan memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan. Catatan tersebut disajikan dalam […]
-
Kata DJP, Ini 2 Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan dengan berlakunya PER-2/PJ/2024, bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap ada 2. Pertama, bupot PPh Pasal 21 bulanan – (formulir 1721-VIII). Kedua, bupot PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap – (formulir 1721-A1). Formulir 1721-VIII merupakan bupot PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait dengan […]
-
Baru Pertama Kali Lapor SPT Tahunan, Ingat Urus EFIN Dulu
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak agar segera melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh). Adapun batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh bagi orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2024. Proses pelaporan SPT Tahunan PPh kini semakin mudah dan dapat dilakukan secara daring melalui e-filing pada situs DJP Online. […]
Got any book recommendations?
WA only