Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kartu NPWP Hilang, Harus Urus ke Kantor Pajak?
Kepemilikan kartu fisik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkadang diperlukan untuk beberapa hal yang sifatnya administratif. Karenanya, tidak jarang jika di antara kita menyimpan kartu fisik NPWP di dompet. Jika kartu NPWP hilang pun, kita akan cepat-cepat mengurusnya. Lantas, apakah perlu ke kantor pajak jika kartu fisik NPWP hilang? Benar. Jika benar-benar membutuhkan kartu pengganti, […]
-
Kejar Penerimaan, KPP Dituntut Tindak Lanjuti Data yang akan Daluwarsa
JAKARTA, Seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) diminta untuk segera menindaklanjuti data konkret yang akan daluwarsa. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) Dwi Astuti mengatakan berdasarkan SE-9/PJ/2023, data konkret perlu segera ditindaklanjuti dalam rangka mengamankan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan. “Surat edaran ini ditujukan untuk memberikan pedoman bagi KPP agar dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas data […]
-
Inflasi Masih Tinggi, Negara Ini Perpanjang Insentif PPN Makanan Pokok
Pemerintah Portugal memutuskan untuk memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sejumlah produk makanan pokok hingga akhir tahun. Perdana Menteri Antonio Costa mengatakan pembebasan PPN menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dia juga meyakini pembebasan PPN itu dapat menurunkan inflasi. “Kebijakan [pembebasan PPN] ini akan berkontribusi terhadap […]
-
Pemda Turunkan NJOP Tanah dan Bangunan, Tagihan PBB Lebih Ringan
Pemkab Buleleng berencana menurunkan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam rangka memberikan keringanan tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Pj Bupati Buleleng Lihadnyana mengatakan pemberian keringanan PBB-P2 melalui penurunan NJOP diperlukan wajib pajak, terutama yang bergerak di sektor pertanian dan sektor lainnya yang bergantung pada hasil bumi. “Apakah NJOP akan turun? Nanti kita […]
-
SP2DK Atas Data Konkret Daluwarsa, Forensik Digital Pakai Prinsip Ini
Ditjen Pajak (DJP) akan mengirimkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan dan potensi pajak yang belum dipenuhi berdasarkan data konkret dengan daluwarsa penetapan lebih dari 90 hari sampai dengan 12 bulan. Topik tersebut cukup menyedot perhatian netizen dalam sepekan terakhir. Merujuk pada Surat Edaran (SE) Dirjen […]
Got any book recommendations?
WA only