Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bursa Karbon Berjalan Tahun Ini, Sri Mulyani Siapkan Aturan Pajak
Indonesia akan memulai perdagangan bursa karbon pada bulan September mendatang, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan pengurusan regulasinya pada Juni 2023. Menjelang dimulainya perdagangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempersiapkan aturan pajak bursa karbon. “Masih kita lihat bersama-sama nanti,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa […]
-
Pemerintah Perpanjang Pengenaan BMTP atas Impor Produk Benang Ini
JAKARTA. Pemerintah memperpanjang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk benang selain benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 46/2023. Pemerintah akan melanjutkan pengenaan BMTP atas impor produk benang selain benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial, yang sebelumnya diatur dalam PMK 56/2020. […]
-
Ekonom: Perbaikan basis pajak kompensasi pelemahan harga komoditas
Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan implementasi UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memperbaiki basis pajak dapat mengkompensasi dampak pelemahan harga komoditas terhadap penerimaan negara di 2023. “UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah mengubah banyak basis pajak. Banyak yang tadinya dikecualikan, sekarang dikenakan, sehingga ini bisa mengkompensasi pelemahan harga komoditas,” […]
-
Soal Penghapusan Fasilitas Pembebasan PPN, Sri Mulyani Tegaskan Ini
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan terhadap saran yang disampaikan World Bank, yakni desakan agar pemerintah Indonesia menghapus fasilitas pembebasan PPN. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (10/5/2023). World Bank menilai penghapusan fasilitas pembebasan PPN bisa mendorong optimalisasi penerimaan pajak. Hal tersebut sebenarnya juga diamini oleh Sri Mulyani. […]
-
Pajak daerah pertimbangkan kemampuan masyarakat
Bapemperda DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, bersama tim eksekutif setempat sepakat mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Namun, tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, khususnya pelaku usaha. “Kita berharap dengan adanya perda (peraturan daerah) ini nantinya pendapatan dari pajak dan retribusi lebih meningkat. Tentunya tetap kami teliti agar jangan sampai memberatkan,” kata Ketua Badan […]
Got any book recommendations?
WA only