NEWS
-
Pemprov Siapkan 4 Insentif untuk WP di Jateng, Ada Diskon Pajak 50%
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberikan insentif pajak daerah kepada masyarakat. Kepala UPPD Kabupaten Semarang Chairunnisa mengatakan insentif pajak daerah diberikan untuk membantu wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Terlebih, kini telah tersedia berbagai saluran untuk membayar pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). “Selain melalui kantor Samsat, pembayaran […]
-
Rasio Efisiensi PPN Indonesia Masih Rendah, Bikin Pungutan Pajak Kurang Maksimal
Bank Dunia menilai rasio efisiensi atau C-efficiency pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia masih rendah, yakni sebesar 0,53 atau 0,17 poin, di bawah rata-rata negara kawasan. Padahal, menurut Bank Dunia rasio tersebut menunjukkan sistem pemungutan pajak yang sangat efisien. Rasio C-efficiency mengukur pengumpulan pajak aktual terhadap apa yang bisa diperoleh jika tarif standar PPN diterapkan pada seluruh konsumsi final dalam […]
-
Kendalikan Inflasi, Negara Ini Bakal Bebaskan Minyak Zaitun dari PPN
Pemerintah Spanyol akan membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas minyak zaitun mulai Juli 2024. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan pembebasan PPN atas minyak zaitun tersebut diumumkan pemerintah setelah Perdana Menteri Pedro Sanchez mengemukakan niatnya untuk memperpanjang pengurangan PPN beberapa bahan makanan pokok, yang semestinya berakhir pada 30 Juni. “Ini […]
-
Bank Dunia Minta Indonesia Turunkan Batas Omzet Pengusaha Kena Pajak
Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk menurunkan threshold atau ambang batas omzet pengusaha kena pajak (PKP). Hal ini untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Meski begitu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, sepertinya kebijakan tersebut masih perlu ditunda alias tidak tepat diterapkan tahun ini. Alasannya, karena kondisi perekonomian saat ini masih diliputi ketidakpastian […]
-
Bank Dunia Usul Batas PKP Diturunkan
JAKARTA. Untuk memacu penerimaan pajak, Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengubah ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) yang menurut mereka terlalu tinggi. Saat ini, ambang batas wajib pajak yang wajib mendaftar pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia sebesar US$ 320.000. Artinya, hanya perusahaan dengan penjualan kotor sebesar US$ 320.000 per tahun yang diwajibkan mendaftar PPN. […]
WA only