NEWS
-
Defisit APBN 2024 Rp523 T, Belanja & Setoran Pajak Dinaikkan!
Jakarta. Pemerintah dan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan menyepakati arsitektur APBN 2024 didesain ekspansif, terarah dan terukur. Hal ini untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan berkelanjutan. “Defisit APBN 2024 disepakati sebesar Rp 522,82 triliun atau 2,29% terhadap PDB dengan perkiraan PDB nominal 2024 […]
-
Jangan Terlewat! Ini Jadwal Transaksi SBN Khusus PPS yang Terakhir
JAKARTA. Pemerintah akan kembali melaksanakan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS). Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menyatakan transaksi SUN khusus PPS akan dilaksanakan pada 25 September 2023. Penawaran SUN khusus PPS ini bakal menjadi yang terakhir kali dilaksanakan. “Pemerintah akan melakukan transaksi private […]
-
Tak Ada Lembaga Perwakilan Rakyat, IKN Terancam Tak Bisa Pungut Pajak
Jakarta. Pemerintah terancam tak bisa menarik pajak dari investor Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara lantaran tak ada lembaga perwakilan rakyat di daerah itu. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPR RI Komisi II dengan para akademisi tentang Revisi UU IKN Senin, 18 September 2023. “Akademisi memaparkan pemerintah tidak dibenarkan memungut pajak […]
-
Tak Semua WP Harus Lapor SPT Masa PPh Final PPS, Berikut Kriterianya
JAKARTA. Tidak semua wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) harus menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS. Merujuk pada laman resmi Ditjen Pajak (DJP), hanya wajib pajak peserta PPS yang gagal menunaikan komitmen repatriasi ataupun investasi yang harus menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS. “Dalam hal wajib pajak tidak termasuk dalam […]
-
Dapat Surat Tagihan Pajak, WP Ini Diimbau Ikut Program Diskon Sanksi
ENREKANG. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Enrekang menyarankan salah satu wajib pajak yang mendapatkan surat tagihan pajak (STP) untuk mengikuti program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) Merdeka 78. Petugas dari KP2KP Enrekang Muhammad Zaky mengatakan program PSA Merdeka 78 diadakan oleh Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Adapun diskon sanksi yang […]