Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Masih Menyesuaikan Ketentuan Implementasi Pajak Karbon
JAKARTA. Pemerintah mengaku sedang bekerja keras dalam menyelesaikan regulasi terkait implementasi Pajak Karbon. Padahal, penerapan pajak karbon sudah mundur dari rencana awal yang ditetapkan pemerintah. Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menyebut, saat ini DJP sedang berdinamika dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam pembahasannya. “Pajak karbon sudah […]
-
Ditjen Pajak Sebut Komoditas Ekspor Bukan jadi Sumber Penerimaan Utama, Ini Penjelasannya
JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kenaikan harga komoditas memang mendongkrak penerimaan pajak pada awal tahun, tetapi tidak semata-mata menjadi penerimaan utama. Penerimaan pajak dari sektor yang tidak terkait komoditas masih dominan. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak Ihsan Priyawibawa tak menampik bahwa lonjakan harga komoditas membawa berkah luar biasa bagi perekonomian Indonesia, […]
-
PPS Tinggal 32 Hari, Harta yang Dilaporkan Wajib Pajak Capai Rp 106,6 Triliun
Jumlah harta yang diungkap wajib pajak (WP) dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II terus bertambah. Hingga Minggu (29/5/2022) pukul 08.00 WIB, sebanyak 53.348 wajib pajak sudah ikut PPS. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, nilai harta bersih yang diungkapkan wajib pajak peserta PPS mencapai Rp 106,6 triliun. Terdiri dari deklarasi dalam negeri […]
-
Setoran Pajak Hiburan Tumbuh 196 Persen, Ini Kata Sri Mulyani
Kementerian Keuangan mencatat kinerja penerimaan pajak daerah se-Indonesia mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah tumbuh 2,7% dengan nilai mencapai Rp51,86 triliun per April 2022. Pertumbuhan pajak daerah disokong oleh jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi. “Kalau dilihat, pajak hiburan sudah naik 196% setelah 2020-2021 […]
-
Pajak Karbon Diatur di Undang-Undang, Wamenkeu: Butuh Keberanian Besar
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai perlu keberanian besar bagi suatu negara untuk memasukkan pajak karbon dalam struktur perundang-undangan. Suahasil mengatakan pemerintah bersama DPR telah memutuskan untuk memasukkan pajak karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bagian dari reformasi pajak sekaligus menangani persoalan perubahan iklim. “Tidak semua negara di dunia […]
Got any book recommendations?
WA only