NEWS
-
DJP Siapkan Insentif Pajak buat BUMN, Ini Bocorannya
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerbitan aturan oleh DJP masih menunggu regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PP). Ia menyebut PP yang mengatur insentif tersebut telah siap diterbitkan. “Kita sedang menunggu regulasi PM-nya, sama PP-nya begitu. PP ini kan sudah siap gitu,” ungkap Bimo kepada wartawan di kantor […]
-
Indonesia Mulai Pertukaran Informasi Pajak Kripto Lintas Negara Tahun Depan
JAKARTA. Indonesia akan memulai pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara pada 2027 melalui penerapan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurcholisoh Ibnu Aman mengatakan, Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja tersebut untuk mendukung pertukaran informasi antarotoritas pajak di berbagai negara. Menurut Nurcholisoh, kerja sama […]
-
Dirjen Pajak Belum Pastikan Proyeksi Restitusi Pajak 2026, Ini Pertimbangannya
Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan target penerimaan pajak dalam menentukan proyeksi pencairan restitusi pajak hingga akhir 2026. Meski demikian, Bimo tetap memastikan proses pencairan restitusi berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan hak wajib pajak. Untuk itu Ia belum dapat menyampaikan proyeksi pencairan restitusi hingga akhir tahun. Menurutnya, hal tersebut perlu […]
-
Wamenkeu Tegaskan Kripto Bukan Uang, Penghasilan dari Asetnya Bisa Kena Pajak
JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurcholisoh Ibnu Aman menegaskan aset kripto bukan merupakan uang atau alat pembayaran di Indonesia. Namun, penghasilan yang diperoleh dari aset kripto dapat menjadi objek pajak. Nurcholisoh menjelaskan, pemerintah perlu membedakan kedudukan aset kripto sebagai aset, fungsi rupiah sebagai alat pembayaran, serta kewenangan lembaga yang mengatur perdagangan dan perpajakannya. “Di Indonesia, […]
-
Tekan Shortfall Pajak, DJP Akselerasi Pengawasan dan Pemeriksaan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) terus mengerahkan para petugas, khususnya account representative (AR), untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan sekaligus melakukan pemeriksaan di wilayah kerja masing-masing. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan langkah-langkah tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2026. “AR kami sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya minta untuk dihabisin dalam 3 bulan […]
WA only