Mindblown: a blog about philosophy.
-
Setoran Pajak dari PPh Final Turun 24,6 Persen, Ternyata Ini Sebabnya
Pemerintah mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) final pada 2023 mengalami penurunan sebesar 24,6%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontraksi tersebut utamanya disebabkan oleh pelaksanaan program pengampunan sukarela (PPS) pada 2022 yang tidak berulang pada 2023. Pada 2022, peserta PPS harus membayar PPh final atas harta yang diungkapkan. “PPh final mengalami kontraksi karena tidak ada […]
-
Mulai 1 Januari 2024, Pekerja Bergaji Rp5 Juta Perbulan Kena Pajak, Aturan Sudah Disetujui Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meneken aturan terkait tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak bagi karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan mulai berlaku per 1 Januari 2024. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) bagi karyawan mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan teknis PPh dijelaskan […]
-
DJP: Tarif Efektif PPh Pasal 21 Tak akan Timbulkan Lebih/Kurang Bayar
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif sebagaimana dimaksud dalam PP 58/2023 tidak akan menimbulkan lebih bayar ataupun kurang bayar. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan hanya dilakukan pada masa pajak Januari hingga November. Pada Desember, PPh Pasal 21 dihitung ulang menggunakan tarif Pasal 17 ayat […]
-
Ini Kata Pengamat Terkait Tarif Efektif Penghitungan PPh 21
Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang menjadi dasar dalam penggunaan tarif efektif untuk penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Januari 2024 sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 Desember 2023. Lalu, apakah benar tarif efektif PPh 21 ini akan benar-benar […]
-
Soal Daftar Nominatif Natura, DJP Siapkan SE sebagai Panduannya
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan akan segera menerbitkan surat edaran (SE) mengenai daftar nominatif natura/kenikmatan yang harus dilaporkan oleh pemberi imbalan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pelaporan natura/kenikmatan sebagai objek pajak dalam SPT Tahunan nantinya akan diakomodasi dalam daftar nominatif tersendiri. Menurutnya, SE tersebut akan menjadi panduan bagi wajib pajak dalam pembuatan daftar nominatif. “Kami sedang […]
Got any book recommendations?
WA only