Mindblown: a blog about philosophy.
-
Awal Tahun, Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Kripto-Fintech Rp 22,17 T
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp22,179 triliun hingga 29 Februari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp18,15 triliun, pajak kripto sebesar […]
-
Penghasilan dari Luar Negeri Tak Bisa Dikenai PPh Final 0,5 Persen
JAKARTA, Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait dengan kriteria penghasilan yang tidak dapat dikenai tarif PPh final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022. Penjelasan otoritas pajak tersebut merespons cuitan dari salah seorang warganet di media sosial. Kring Pajak menegaskan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang […]
-
Kegelisahan dari Rencana Kenaikan Pajak
Pemerintah kembali berencana menaikkan pajak, seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Hal ini karena masyarakat telah memilih rezim baru yang mengusung narasi keberlanjutan sehingga kebijakan kenaikan pajak otomatis akan didukung. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% dapat dipastikan akan berlaku […]
-
Gencarkan Penagihan PBB, Pemkot Sasar Pengelola Aset Pemerintah
BATAM, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam berencana menggencarkan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) pada tahun ini. Sekretaris Bapenda Kota Batal Aidil Salaho mengatakan Bapenda akan melakukan penagihan pajak terhadap pihak ketiga yang mengelola aset milik pemerintah. Menurutnya, aset milik pemerintah yang dikelola pihak ketiga sesungguhnya adalah objek PBB-P2. “Menurut aturan, aset […]
-
Permainan Insentif
Wacana lama soal insentif untuk pembelian mobil hybrid kembali bergaung. Sebelumnya, keinginan tersebut sempat disuarakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Terbaru, giliran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan hal itu. Pemerintah, kata Airlangga, akan mengkaji kebijakan pemberian insentif untuk pembelian mobil berteknologi hibrida. Skema dan besarannya digadang berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah 10%. […]
Got any book recommendations?
WA only