NEWS
-

Setoran Pajak Digital Tembus Rp 48,11 Triliun hingga Februari 2026
JAKARTA. Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 48,11 triliun hingga 28 Februari 2026. Angka tersebut berasal dari sejumlah instrumen pemajakan, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak aset kripto, pajak fintech (peer-to-peer lending), hingga pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Direktur Penyuluhan, […]
-

Negara Lain Ramai-Ramai Pangkas Pajak BBM, Bagaimana di Indonesia?
JAKARTA. Pemerintah tidak berencana mengubah tarif pajak yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM), meski harga minyak dunia melonjak dan terjadi hambatan impor akibat perang di Timur Tengah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah perlu berdiskusi lebih lanjut jika hendak mengubah besaran tarif pajak BBM. Saat ini, antisipasi kenakan harga BBM dilakukan dengan cara efisiensi […]
-

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 48,11 Triliun hingga Februari 2026
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, hingga Februari 2026, jumlah penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 48,11 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak digital pada bulan yang sama di tahun lalu sebesar Rp 33,56 triliun. “Hingga 28 Februari 2026, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital […]
-

Pelaporan SPT hingga 30 Maret 2026 Capai 10,1 Juta
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) mencatat hingga 30 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 10.124.668. “Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 30 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 10.124.668 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, dalam […]
-

Hitung Dampak Pajak Marketplace, Purbaya Bidik Produk Asal China?
JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mempertimbangkan untuk menerapkan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan merchant atau pedagang online yang berdagang di marketplace, sebagaimana telah diatur dalam PMK 37/2025. Purbaya menjelaskan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace terhadap pedagang online ditunda guna menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha. Namun, dia mempertimbangkan penerapannya terhadap […]
WA only