NEWS
-
Restitusi Pajak Bikin Pengusaha Mengeluh, Purbaya Bakal Turun Tangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mendalami hambatan restitusi pajak yang dialami oleh pelaku usaha. Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses restitusi pajak. Purbaya mengungkapkan, kendala yang dihadapi pengusaha besar kemungkinan terjadi karena ada kesalahpahaman dari petugas pajak dari perintah dirinya soal pengaturan restitusi. Menurut Purbaya, dirinya hanya memerintahkan pegawai Ditjen Perpajakan untuk meningkatkan […]
-
Kewenangan Menteri Keuangan Atur Kuasa Wajib Pajak Digugat ke MK
Pemohon bernama Mahamuddin mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) KUP s.t.d.t.d. UU HPP. Ayat dimaksud memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk mengatur kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP. Menurut pemohon, Pasal 44E ayat (2) huruf e bertentangan dengan Pasal […]
-
Kejar Tunggakan Pajak Hingga ke Luar Negeri
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memperkuat penagihan tunggakan pajak lintas negara mulai 2027. Langkah itu akan ditempuh melalui kerja sama perpajakan baik secara bilateral maupun multilateral. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan implementasi penagihan tunggakan pajak global merupakan bagian dari kegiatan strategis Ditjen Pajak yang dilakukan pada tahun depan. “Ini dalam rangka hubungan bilateral maupun […]
-
Genjot Penerimaan, Bos Pajak Incar Tunggakan-tunggakan di Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperkuat penagihan tunggakan pajak lintas negara mulai 2027 sebagai salah satu upaya menggenjot penerimaan pajak. Langkah tersebut akan dilakukan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati kenaikan target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp 2 triliun. Target tersebut meningkat dari Rp 2.591,4 triliun dalam […]
-
DJP Ungkap 8 Kebijakan Strategis 2027, Ada Cooperative Compliance
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan 8 kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan kebijakan strategis dimaksud antara lain, pertama, pengembangan infrastruktur artificial intelligence (AI) di DJP. “Kemudian, [kedua], pengembangan sistem penanganan tindak pidana di bidang perpajakan (tax crime handling system/TCHS),” ujar Bimo, dikutip pada Senin (7/9/2026). Merujuk pada Laporan Kinerja […]
WA only