NEWS
-
KAI Group Setor Pajak Rp6,98 Triliun pada 2025, Melonjak 66% | Transportasi
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Group menyetor pajak dan penerimaan negara senilai Rp6,98 triliun sepanjang 2025, meningkat 66,05 persen dibandingkan kontribusi sebesar Rp4,20 triliun pada 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas bisnis perusahaan beserta seluruh entitas anak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah. Kontribusi Rp6,98 triliun tersebut berasal dari berbagai komponen, meliputi […]
-
DJP Sudah Terima 13,94 Juta SPT, Mayoritas Disampaikan via Coretax
Ditjen Pajak (DJP) hingga saat ini telah menerima 13,94 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Mayoritas SPT tersebut disampaikan wajib pajak melalui coretax system. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan sebanyak 13,90 juta SPT disampaikan langsung melalui portal coretax. Adapun sisanya adalah SPT yang dilaporkan melalui kanal lain, seperti coretax form, aplikasi […]
-
Purbaya Ultimatum Peserta Tax Amnesty, Pemeriksaan Pajak Diperketat Mulai 2027
Pemerintah memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak peserta program tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum memenuhi komitmen repatriasi aset maupun pengungkapan harta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kesempatan hingga akhir 2026 menjadi batas waktu terakhir bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebelum pemerintah memperketat penegakan kepatuhan perpajakan mulai 2027. Menurut Purbaya, […]
-
Batam Bebaskan PBB Rumah NJOP Rendah, Insentif Capai Rp10,2 Miliar
Pemerintah Kota Batam menegaskan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp120 juta tidak akan mengganggu target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan pemerintah telah mengalokasikan insentif fiskal PBB-P2 sebesar Rp10,227 miliar bagi […]
-
Cegah Kebocoran Pajak, DPRD Badung Minta Data PBB-P2 Diperbarui
Komisi III DPRD Badung, Bali, meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang atas kepemilikan dan status objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus menutup potensi kebocoran pajak. Anggota Komisi III DPRD Badung I Wayan Sandra mengatakan masih terdapat ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan, […]
WA only