NEWS
-
DPR Dukung Penerapan Pajak Marketplace Masuk Strategi Penerimaan 2027
JAKARTA. Komisi XI DPR mendukung penerapan kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace atas penghasilan yang diterima pedagang online sebagaimana telah diatur dalam PMK 37/2025. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi intensifikasi pajak pada 2027. “Kebijakan teknis pajak sebagai implementasi kebijakan umum perpajakan, yaitu intensifikasi pajak transaksi […]
-
DJP Rilis Fitur Registrasi Wajib Pajak GloBE di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) resmi meluncurkan fitur penambahan status wajib pajak GloBE pada coretax administration system. Fitur ini diperlukan untuk melaksanakan kewajiban penambahan status sebagai wajib pajak GloBE sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2026. Tidak hanya penambahan status sebagai wajib pajak GloBE, coretax juga memiliki fitur perubahan data wajib pajak GloBE serta pencabutan […]
-
Demi Penerimaan, Purbaya Siap Rombak Penempatan Pegawai Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak segan mencopot pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang dicurigai melakukan pelanggaran atau penyelewengan. Purbaya mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia (SDM) di lingkungan DJP. Menurutnya, penindakan tegas terhadap pegawai internal juga diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. “Untuk beberapa kasus, misalnya saya mencurigai hal tertentu, […]
-
Purbaya Buka Peluang Ubah Batas Omzet Pembebasan Pajak UMKM Rp500 Juta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk mengubah ambang batas (threshold) pembebasan pajak atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yakni Rp500 juta. Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan UMKM dengan omzet atau peredaran bruto setahun di bawah Rp500 juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Adapun UMKM dengan omzet Rp500 juta ke atas sampai […]
-
Kejar Pajak, Pemerintah Bidik Ekonomi Digital hingga Shadow Economy
Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat memperluas basis pajak pada 2027 dengan menyasar aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal yang memiliki potensi penerimaan. Upaya tersebut akan didukung pemanfaatan data dan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dan DPR untuk mencapai target […]
WA only