Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pinjol Kena Pajak Per 1 Mei 2022, Asosiasi Masih Berharap Relaksasi
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) masih berharap pemerintah meninjau ulang aturan perpajakan buat industri teknologi finansial pendanaan bersama (P2P lending) atau pinjaman online (pinjol). Sebagai informasi, kebijakan perpajakan anyar yang akan berpengaruh terhadap industri ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Terkhusus platform P2P […]
-
Pengamat: Penerimaan Pajak Ditopang Komoditas, Perlambatan Mengintai
Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menilai bahwa terdapat potensi perlambatan penerimaan pajak beberapa waktu ke depan karena kinerja sejauh ini tertopang oleh kenaikan harga komoditas. Pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi agar penerimaan pajak tetap optimal. Manajer Riset CITA Fajry Akbar menjelaskan bahwa kenaikan harga komoditas bersifat siklikal atau berlaku dalam periode tertentu—meskipun saat […]
-
Pahami Soal PPS dan Dampaknya untuk Wajib Pajak, USU Gelar Lokakarya
Tax Center Universitas Sumatera Utara (USU) dan Program Studi D-3 Administrasi Perpajakan Fisip USU bersama KPP Pratama Medan Polonia menggelar lokakarya sosialisasi dinamika perpajakan. Acara bertema Implementasi dan Dampak Program Pengungkapan Sukarela (PPS) digelar di Ruang Rapat Pimpinan Fisip USU, Kamis (23/6/2022). Plt Dekan Fisip USU Hatta Ridho berterima kasih kepada KPP Pratama Medan Polonia […]
-
Sandera Penunggak Pajak, Kanwil DJP Minta Dukungan Lapas Nusakambangan
Kanwil DJP Jawa Tengah II meminta Lapas Kelas I Batu Nusakambangan untuk menerima penanggung pajak yang terkena tindakan penyanderaan atau gijzeling oleh otoritas pajak. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengatakan gijzeling merupakan upaya terakhir yang dilakukan otoritas pajak dalam kegiatan penagihan atas utang pajak. Untuk itu, kanwil meminta Lapas Nusakambangan untuk mengakomodasi […]
-
Sistem DJP yang Makin Canggih Jadi Alasan Wajib Pajak Perlu Ikut PPS
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sekaligus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengajak para pengusaha untuk segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Suryadi mengatakan saat ini Ditjen Pajak (DJP) dapat secara mudah memperoleh data dan informasi tentang wajib pajak sebagai konsekuensi dari pertukaran data dan sistem pajak yang kian canggih. “Saya minta […]
Got any book recommendations?
WA only