NEWS
-
Mau Tahu Seksi Pengawasan di KPP Tempat WP Terdaftar? Cek via Coretax
Wajib pajak yang ingin mengetahui seksi pengawasan pada kantor pelayanan pajak (KPP) tempatnya terdaftar dapat melakukan pengecekan melalui Coretax DJP. Kring Pajak menjelaskan informasi mengenai seksi pengawasan dapat dilihat melalui menu yang tersedia pada akun Coretax wajib pajak. Namun, wajib pajak perlu terlebih dahulu masuk atau login ke sistem tersebut. “Apabila sudah bisa login Coretax, […]
-
Menkeu Suahasil Pastikan Transfer Bank dan Dompet Digital Tak Kena Pajak
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menepis isu yang beredar luas terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap setiap transaksi transfer antarbank maupun dompet digital (e-wallet). Adapun isu tersebut muncul usai Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyinggung wacana pungutan pajak digital yang akan menyasar perbankan hingga fintech mulai 9 November […]
-
Penyesuaian PTKP Juga Dikonsultasikan ke DPR
Pemerintah masih melakukan pembahasan terkait penetapan besaran batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk 2027. Pembahasan tersebut dilakukan bersama kementerian terkait sebelum dikonsultasikan kepada DPR. Wakil Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakab, hingga saat ini proses penetapan besaran PTKP 2027 masih berlangsung. Pemerintah juga belum menyampaikan angka pasti mengenai batas penghasilan yang tidak […]
-
Pajak Digital Diperluas, Pengamat Ingatkan Dampaknya ke Konsumen
Pemerintah akan memperluas implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada November 2026. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas penerimaan negara, tetapi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, perluasan pemungutan pajak digital tidak boleh hanya berorientasi pada optimalisasi […]
-
Pajak Digital Bakal Diperluas, Pakar Hitung Potensi Penerimaannya
Pemerintah akan memperluas keterlibatan lembaga keuangan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada November 2026. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperluas basis pajak Indonesia. Namun, besaran tambahan penerimaan yang dapat diperoleh pemerintah masih belum dapat dipastikan. Direktur Eksekutif MUC Tax Research […]
WA only