Mindblown: a blog about philosophy.
-
Hitung PPh Final UMKM, Omzet dari Cabang Harus Dimasukkan Bila Ada
Jakarta. Wajib pajak dalam negeri, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, yang memiliki peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat dikenai tarif PPh final sebesar 0,5%. Omzet yang dimaksud merupakan jumlah omzet dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran […]
-
APINDO: Cuma Industri Batu Bara yang Siap Terapkan Pajak Karbon
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melihat bahwa beberapa industri belum siap terkait kebijakan dari pajak karbon. Pajak karbon sendiri diketahui belum akan diresmikan, meskipun saat ini pemerintah telah meluncurkan bursa karbon di bursa efek Indonesia (BEI). Ketua APINDO Shinta Kamdani mengatakan bahwa sampai dengan saat ini baru industri batu bara saja yang siap untuk menjalankan pajak […]
-
Kalah Saing dengan Online, YLKI: Pedagang Perlu Insentif Pajak dan Pinjaman
Pedagang pasar, mengeluhkan sepinya pembeli karena beralih ke toko online. Menanggapi fenomena ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah perlu memberikan insentif pajak dan pinjaman bagi pedagang atau UMKM. Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno mengatakan, insentif pajak akan mengurangi beban biaya produksi dan operasional UMKM. Sementara pinjaman bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas produk. “Insentifnya kan […]
-
Bursa Karbon Resmi Dibuka, Pemerintah Siapkan Regulasi Pajak Karbon
Pemerintah masih akan menyelesaikan beragam regulasi guna mendukung penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setidaknya terdapat 3 regulasi yang perlu diselesaikan yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) tentang Penyelenggara Nationally Determined Contribution (NDC), Permen LHK tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pajak […]
-
DJP: Tenggat Waktu Laporan PPS 30 September 2023, Sisa 2 Hari Lagi!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan tenggat waktu pelaksanaan komitmen investasi dan pelaporan realisasi investasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan berakhir pada 30 September 2023. “Wajib Pajak yang mengikuti PPS yang berakhir pada Juni 2022, wajib merealisasikan komitmen investasi dan menempatkan investasi paling lambat 30 September 2023,” tulis DJP dalam Instagram resmi @ditjenpajakri, dikutip, Kamis (28/9/2023). […]
Got any book recommendations?
WA only