NEWS
-
Singapura Tambah Tax Rebate Jadi 50% untuk Dukung Kelangsungan Usaha
SINGAPURA. Pemerintah Singapura berencana menaikkan besaran rabat pajak (tax rebate) dari semula 40% menjadi 50% bagi wajib pajak badan pada 2026. Menteri Negara Senior untuk Keuangan sekaligus Plt Menteri Transportasi Singapura Jeffrey Siow mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung kelangsungan sektor bisnis, terlebih di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan logistik akibat perang […]
-
Hingga 12 April, Sudah 11,1 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 11,1 juta per 12 April 2026. “Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 12 April 2026 tercatat 11.112.624 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, dalam […]
-
Tak Sempat Sampaikan SPOP, WP Bisa Ajukan Penundaan
JAKARTA. Wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) tepat waktu dapat mengajukan penundaan. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak idealnya harus menyampaikan kembali SPOP kepada Ditjen Pajak (DJP) maksimal 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP. Apabila ternyata wajib pajak tidak bisa menyampaikan kembali SPOP dalam jangka waktu tersebut maka bisa mengajukan penundaan. […]
-
Insentif Kendaraan Listrik Masih Dikaji
Pemerintah mulai membuka opsi pemberian insentif baru untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa wacana insentif ini mencuat dalam pertemuan dengan pelaku industri otomotif yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Kendati demikian, ia menegaskan belum […]
-
Penangguhan Pajak BBM
Vietnam memutuskan memperpanjang penangguhan pajak bahan bakar hingga akhir Juni. Sebelumnya, kebijakan tersebut hanya akan diberlakukan hingga 15 April. Reuters melaporkan, mengutip pernyataan resmi Majelis Nasional Vietnam, Minggu (12/4), bahwa kebijakan perpanjangan tersebut diambil untuk menstabilkan pasar domestik. Alasannya, konflik Iran yang terus berlangsung mengganggu pasokan. Majelis Nasional, yang merupakan lembaga pembuat undang-undang di Vietnam, […]
WA only