Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sektor Kesehatan-Hilirisasi Jadi Siasat Pemerintah Pulihkan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memaparkan tiga upaya pemerintah untuk pemulihan dan transformasi ekonomi dalam negeri.“Pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi dilakukan secara berdampingan dengan mempertimbangkan tantangan global yang semakin besar,” ungkap Luhut dalam Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (25/1). Pertama, pemerintah melakukan transformasi di sektor kesehatan. Luhut mengakui pandemi covid-19 memberikan pelajaran tentang […]
-
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kembali Dapat Gugatan di MK
Gugatan uji formil atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP kembali masuk ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan informasi di situs Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C. mengajukan gugatan judicial review atas UU HPP. Permohonan awal Pengujian Formil atas UU HPP terhadap Undang-Undang Dasar […]
-
Ini Alasan Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Properti dan Otomotif
Jakarta: Pemerintah resmi memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti dan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk otomotif. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kedua sektor ini memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Meskipun ada sedikit perubahan terkait dengan besaran diskon pajak yang diberikan, namun dampaknya kepada pemulihan akan terasa […]
-
PPN Transaksi Digital 2021 Capai Rp3,9 Triliun
JAKARTA — Pemerintah mencatatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektonik atau PPN PMSE sepanjang 2021 mencapai Rp3,9 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa terus meningkatnya perdagangan secara digital mendorong pemerintah untuk menjaga penerimaan pajak dari sana. Jumlah pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE […]
-
Bea Masuk Impor Terbatas Akibat Perjanjian Dagang, Ini Jawaban Kemendag
JAKARTA — Kementerian Perdagangan menyebutkan rata-rata besaran tarif bea masuk impor Indonesia tergolong sudah rendah, yakni di bawah 10 persen. Pembebasan bea masuk juga lebih banyak menyasar bahan baku/penolong maupun modal yang mendukung aktivitas produksi di dalam negeri. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan rata-rata tarif bea masuk yang berada di […]
Got any book recommendations?
WA only