NEWS
-
DJP Tegaskan Pajak UMKM Tetap Ringan, Aturan PPh Final Disempurnakan agar Insentif Tepat Sasaran
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap berlaku. Penyempurnaan ketentuan yang dilakukan pemerintah bukan untuk menghapus insentif perpajakan, melainkan memperjelas kriteria penerima manfaat agar fasilitas lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan rasa keadilan. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Monica Christina Panjaitan, […]
-
Jika Tidak Ada Perbaikan Signifikan, Bea Cukai Bubar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan batas waktu hingga September 2026 bagi Direktorat Jendral (Ditjen) Bea dan Cukai untuk menuntaskan berbagai pembenahan di internal lembaga tersebut. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyampaikan ultimatum kepada Bea Cukai agar segera melakukan perbaikan. Jika tak menunjukkan perubahan berarti, pemerintah mempertimbangkan membubarkan Bea […]
-
OECD Soroti Struktur Pajak
LAPORAN OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 menunjukkan, penerimaan pajak Indonesia masih sangat bergantung pada pajak konsumsi dan pajak penghasilan. Keduanya secara bersama-sama menyumbang sekitar 83% dari total penerimaan pajak pada 2024.Sementara itu, pajak atas kekayaan, pajak warisan dan hibah, serta pajak atas harta bersih praktis tidak memberikan kontribusi. Dari total penerimaan […]
-
Pajak Menjaring Pelaku Usaha Non PKP
Pelaku usaha beromzet diatas Rp 4,8 miliar per tahun yang belum menjadi pengusaha kena pajak (PKP), masuk radar Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Otoritas pajak bakal memanfaatkan data transaksi marketplace untuk memantau omzet para pedagang online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Inge Diana Rismawanti menyebut, data yang dihimpun dari marketplace menjadi salah satu […]
-
DJP Kantongi Pajak Ekonomi Digital Rp 6,81 Triliun hingga Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengantongi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp 6,81 triliun sepanjang periode Januari–Mei 2026. Setoran tersebut masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, penerimaan pajak ekonomi digital pada lima bulan pertama tahun ini berasal […]
WA only