NEWS
-
Bendahara Sekolah Diingatkan, Pajak Harus Direncanakan Sejak Awal
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta memberikan pendampingan perpajakan kepada bendahara SMP swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta pada 19 Agustus 2026. Penyuluh pajak KPP Pratama Surakarta Susilo Andrianto mengajak bendahara sekolah untuk tidak menempatkan pajak sebagai pekerjaan yang baru dilakukan setelah transaksi selesai. Menurutnya, aspek perpajakan perlu dipertimbangkan sejak sekolah merencanakan suatu transaksi. […]
-
DJP Rilis Juklak Soal Sidang Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak
Penerbitan petunjuk pelaksanaan (juklak) baru terkait dengan penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak oleh Ditjen Pajak (DJP) menarik perhatian publik sepanjang pekan ini. Juklak ini dimuat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-6/PJ/2026. Juklak baru ini terbit menyusul terdapat kebutuhan penyesuaian pejabat yang menangani banding dan gugatan, penyesuaian pada coretax, dan penyesuaian administrasi karena penggunaan e-tax court. […]
-
Pengelolaan Dokumen Banding dan Gugatan Kini Terintegrasi di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mulai mengintegrasikan pengelolaan dokumen banding dan gugatan di Pengadilan Pajak ke dalam sistem coretax. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (31/8/2026). Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-6/PJ/2026 disebutkan dokumen yang terintegrasi merupakan dokumen terkait dengan sengketa pajak. DJP menjelaskan penyesuaian ini diperlukan antara lain karena […]
-
Waspada Imbas Penyusutan Restitusi Pajak
JAKARTA. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi pajak oleh pemerintah di tujuh bulan pada tahun ini turun signifikan. Kondisi tersebut membawa dampak yang bertolak belakang, antara menopang penerimaan pajak neto dengan mengikis arus kas alias cash flow pelaku usaha. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, realisasi restitusi pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp 185,38 […]
-
Pengetatan Administrasi Tekan Realisasi Restitusi Pajak
Realisasi restitusi pajak yang merosot hingga Juli 2026 dinilai bukan semata-mata mencerminkan penurunan klaim wajib pajak. Pengetatan proses administrasi dan pengawasan pencairan disebut menjadi faktor utama yang membuat dana restitusi lebih lama tersalurkan. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono mengatakan kondisi ini berpotensi menekan likuiditas dunia usaha karena dana restitusi merupakan hak […]
WA only