NEWS
-

Kemenperin Inisiasi Insentif Pajak untuk Mobil Hybrid
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan pemerintah membuka ruang pemberian insentif pajak untuk kendaraan berteknologi hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Menperin Muhammad Sarmuji mengatakan insentif pajak bagi kendaraan hybrid, PHEV, serta REEV bakal dirancang berbeda dengan insentif yang selama ini telah diberikan untuk kendaraan listrik berbasis baterai penuh. “Keringanan pajaknya […]
-

Cara Ajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak lewat Coretax
DIRJEN Pajak Bimo Wijayanto memberikan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026. Keputusan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026. Merujuk pada keputusan tersebut, pengurangan atau penghapusan sanksi […]
-

Rasio Pajak Daerah Turun ke 1,12%, Bappenas Soroti Potensi yang Belum Tergarap
Rasio pajak daerah (local tax ratio) Indonesia turun menjadi 1,12% pada 2025, dari 1,22% pada 2024 dan 2023. Penurunan ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, padahal pemerintah menargetkan rasio tersebut mencapai 1,45% pada 2029. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), […]
-

Local Tax Ratio Turun ke 1,12%, Bappenas: Potensi Pajak Perlu Digali
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat rasio pajak daerah atau local tax ratio (LTR) turun menjadi 1,12% pada 2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada 2023 dan 2024 yang masing-masing mencapai 1,22%. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Bappenas Anang Budi Gunawan mengatakan penurunan LTR pada 2025 menjadi […]
-

Transaksi Digital Melesat, Aturan Pajak Makin Ketat
Pesatnya transaksi digital membuat pemerintah terus memperketat pengawasan perpajakan. Tak hanya menyasar transaksi perdagangan elektronik (e-commerce), pemerintah juga memperbarui aturan pajak atas transaksi digital lintas negara hingga memperkuat pengawasan restitusi pajak melalui sistem Coretax. Partner Tax RSM Indonesia Sundfitris L M Sitompul mengatakan, perkembangan ekonomi digital membuat aktivitas bisnis semakin menembus batas negara. Kini, banyak […]
WA only