Mindblown: a blog about philosophy.
-
12,34 Juta Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP, Ditjen Pajak Beberkan Alasannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau Wajib Pajak untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, sudah ada sekitar 60,73 juta NIK yang berhasil dipadankan dengan NPWP hingga 15 Februari 2024. Angka ini sudah setara 83,15% […]
-
Ada 29.000 WP Masih Menunggak Pajak, Pemkot Keluarkan Imbauan Ini
Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak.Pasalnya, pada tahun lalu tercatat ada 29.427 wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).“Kami terus mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Pendapatan pemerintah dari sektor pajak digunakan untuk membangun daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani, dikutip Senin […]
-
Aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tak Bisa Dikuasakan
Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan wajib pajak orang pribadi saat mengajukan permohonan aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN). Tata cara permohonan aktivasi EFIN diatur dalam PER-06/PJ/2019. Merujuk pada Pasal 4 ayat (3) PER-06/PJ/2019, ketentuan salah satu syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN untuk orang pribadi ialah permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh wajib pajak […]
-
Lapor SPT, Wajib Pajak Badan MasihPakai NPWP 15 Digit
Untuk saat ini, wajib pajak badan masih menggunakan NPWP 15 digit dalam administrasi perpajakan. Melalui PENG-6/PJ.09/2024, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan PMK 136/2023 mengatur NPWP 16 digit baru dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan 30 Juni 2024.“Terhitung mulai masa pajak Januari 2024, format NPWP yang digunakan dalamadministrasi perpajakan yaitu … NPWP 15 […]
-
NIK di Bukti Potong Harus Valid, Begini Penjelasan Kring Pajak
Pembuatan bukti potong melalui DJP Online harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ataupun nomor induk kependudukan (NIK) yang valid.Kring Pajak menjelaskan NIK dinyatakan valid apabila data tersebut telah teradministrasi di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan terintegrasi dengan sistem administrasi Ditjen Pajak (DJP).“Sepanjang menginput data NIK dan nama penerima penghasilan serta saat dilakukan […]
Got any book recommendations?
WA only